Aksi Refleksi Hari Kesaktian Pancasila

SUBANG - Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, puluhan massa yang tergabung dalam  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Subang menggelar aksi unjuk rasa dan seruan moral dengan turun kejalan di Bundaran Wisma Karya Subang, Senin (1/10/2012).

Meski panas begitu menyengat, namun para aktivis PMII tersebut sangat antusias berunjuk rasa dengan berorasi bergantian di jalan raya. Mereka membentangkan sepanduk yang bertuliskan “jangan jadikan Pancasila sebagai komoditas politik” dan membagikan selembaran yang berisi seruan kepada masyarakat untuk memahami arti penting dari eksistensi dan falsafah pancasila, serta meneriakan yel-yel kecaman terhadap pemerintahan SBY-Boediono yang telah gagal dalam mensejahterakan rakyat.

Korlap aksi, Abdun Nasir mengatakan, aksi ini merupakan bentuk seruan moral kepada masyarakat agar kembali menghayati jati diri pancasia sebagai landasan berpijak.

“Urgensitas Pancasila sebagai cita-cita Negara Indonesia sudah cukup jelas. Tapi faktanya pancasila belum mengakar dalam masyarakat Indonesia terutama bagi oknum-oknum pejabat yang rakus dan mempolitisir pancasila untuk kepentingan pribadinya.  Terutama kepada pemerintah harus benar-benar berjiwa pancasialis dalam menjalankan tugasnya,” paparnya.

Sementara Ketua Umum PC PMII Kabupaten Subang, Ade Mahmudin mengatakan bahwa banyaknya ketimpangan sosial dan kebijakan yang tidak pro rakyat merupakan bukti nyata bahwa pemerintah tidak menjiwai pancasila dalam menjalankan tugasnya.

“Jika mereka benar-benar komitmen dalam pengabdiannya, mestinya mereka harus berjiwa pancasilais yang kemudian tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang. ” pungkas ade.

Dalam aksinya, sesuai butir-butir pancasila mereka menununtut kepada pemerintah dan menyatakan sikap. diantaranya, menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan atas nama Agama, kembalikan citra bangsa ini sebagai bangsa yang beradab, tindak tegas kelompok-kelompok yang memicu dis-integrasi bangsa, junjung tinggi niai-nilai demokrasi dalam menjalankan amanat UUD sebagai landasan berpijak, nasionalisasi aset perekonomian untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, dan menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Subang agar menjalankan pemerintahan yang bersih.