PMII CABANG KOTA SUKABUMI SERAHKAN BANTUAN UNTUK KORBAN BANJIR KABUPATEN SUBANG

SUBANG- Keluarga Besar Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Syamsul Ulum Kota Sukabumi yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Syamsul Ulum, BEM Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (STISIP), BEM Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), dan OSIS SMK Syamsul Ulum Kota Sukabumi serahkan bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Subang, Selasa, 29/01/2013.

Bantuan ini langsung diberikan oleh Presiden BEM STISIP Syamsul Ulum, Nunu Nugraha, di dampingi Ketua PMII Komisariat Syamsul Ulum Kota Sukabumi, Ahmad Fauzi dan secara simbolis bantuan ini diberikan langsung kepada Ketua Umum PMII Cabang Kabupaten Subang, Ade Mahmudin, di sekretariat PMII Cabang Subang, Jalan Rancasari, Pamanukan, Subang untuk kemudian disalurkan kepada korban banjir yang saat ini masih melanda di Kabupaten Subang.

Menurut Presiden BEM STISIP, Nunu Nugraha menegaskan bahwa berangkat dari rasa keprihatinan dan kepedulian kepada para korban banjir di Kabupaten Subang pihaknya merasa terpanggil untk bagaimana bisa mengurangi beban para korban banjir.

“Kami merasa prihatin dan terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir yang ada di Kabupaten Subang. Terlepas dari besar kecilnya nilai yang kami berikan, tapi
mudah-mudahan hal ini bisa meringankan beban mereka yang saat ini sedang membutuhkan,” tegas Nunu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua PMII Komisariat STAI Syamsul Ulum Kota Sukabumi, Ahmad Fauzi bahwa hal ini merupakan upaya penyadaran kepada masyarakat terkait betapa pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas.

“Bantuan ini hasil dari upaya sahabat-sahabat dari Keluarga Besar YAPI Syamsul Ulum Kota Sukabumi     yang pada beberapa waktu lalu melakukan aksi penggalangan dana disejumlah titik di Kota Sukabumi. Mudah-mudahan saja ini bisa kita ambil hikmahnya terkait penyadaran kepada masyarakat betapa pentingnya rasa solidaritas terhadap sesama sebagai wujud dari jati diri Bangsa Indonesia.” papar Fauzi.

Sementara, Ketua Umum PMII Cabang Kabupaten Subang, Ade Mahmudin menyambut baik dengan saluran bantuan ini yang nantinya akan langsung diberikan kepada para korban banjir di Kabupaten Subang.

"Kami sangat apresiatif dan berterimakasih kepada sahabat-sahabat dari Kota Sukabumi yang sudah jauh-jauh datang ke Subang hanya untuk memberikan bantuan ini kepada para korban banjir. Dan Insya Allah, nanti juga kita akan berikan bersamaan dengan hasil yang kami dapatkan, dimana pada saat yang lalu juga PMII Cabang Subang melakukan aksi penggalangan dana untuk korban banjir,” pungkas Ade.

PMII Komisariat Unsub & STKIP Subang gelar penggalangan dana ke kampus

SUBANG- Musibah banjir yang melanda Kabupaten Subang khususnya dikawasan Pantura dalam sepekan terakhir mengundang perhatian dari sejumlah elemen masyarakat. Tak terkecuali perhatian tersebut datang dari elemen Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Subang dan STKIP Subang, senin, 21/01/2013.

Aksi yang dilakukan di dalam Kampus Unsub tersebut mendapat sambutan antusias dari mahasiswa lainnya. “Alhamdulillah, Mahasiswa yang lainnya begitu antusias dalam menyambut kami,” kata Kusnadi Ketua PMII Komisariat Unsub. 

Besar harapan, tambah Kusnadi, aksi ini dijadikan spirit untuk Mahasiswa pada umumnya bahwa sebagai Mahasiswa harus benar-benar peduli terhadap nasib masyarakayt yang terkena musibah. 

Sementara itu, aksi serupa juga dilakukan oleh massa PMII Komisariat STKIP Subang yang melakukan aksi penggalangan dana didalam kampus dan pasar inpres Subang. 

Ketua PMII Komisariat STKIP Subang, Gita Sugiarti mengatakan hasil dari aksi tersebut akan langsung disalurkan kepada beberapa titik yang paling parah terkena dampak banjir. 

“Mudah-mudahan saja, hasil dari penggalangan dana ini bisa meringankan beban para korban. Tapi yang lebih diprioritaskan adalah daerah-daerah yang dianggap sangat parah,” papar Gita. 

Ditempat terpisah, Ketua Umum PMII Cabang Kabupaten Subang menegaskan bahwa dalam membantu masyarakat yang sedang dilanda musibah hendaknya jangan menunggu pihak yang berwenang.

“Mereka itu sangat membutuhkan dengan segera. Jika hanya menunggu-nunggu bantuan dari Pemerintah, mereka keburu sekarat. Disamping itu, aksi PMII tersebut sebagai pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya rasa solidaritas terhadap sesama,” Pungkas Ade melalui pesan singkatnya.

KBNU Subang gelar aksi solidaritas korban banjir

SUBANG- Puluhan Massa yang tergabung dalam Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Kabupaten Subang yang terdiri dari GP Ansor, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), IPNU dan IPPNU Cabang Subang menggelar aksi solidaritas penggalangan dana untuk korban banjir yang melanda kawasan Subang dan sekitarnya. Aksi tersebut dilakukan di salah satu ikon Kabupaten Subang, Wisma Karya dan Pasar Pujasera, Minggu, 20/01/2013.

Meski sempat diguyur hujan, puluhan massa tersebut tetap antusias menyuarakan kepada para pengguna jalan untuk bagaimana rasa solidaritas harus dibangun sesama manusia.

Menurut Ketua Gerakan Pemuda Ansor Cabang Subang, Asep Alamsyah Heridinata bahwa aksi ini merupakan wujud kepedulian antar sesama manusia. Dimana, dalam mengabdikan diri kepada  Masyarakat pihaknya mencoba untuk meringankan beban para korban banjir.

"Wujud kepedulian inilah yang kemudian kita mnecoba untuk meringankan beban para korban banjir terutama diwilayah Subang bagian utara yang beberapa sepekan terahir diguyur hujan tiada henti yang mengakibatkan banjir besar," Papar Asep disela-sela aksi.

Kondisi para korban banjir, lanjut Asep kini sangat memprihatinkan. Ditambah dengan aktivitas perekonomian yang lumpuh akibat musibah tersebut.

"Ada beberapa daerah yang terkena dampak paling parah, dimana korban banjir disana saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Belum lagi dampak yang dirasakan pasca banjir ini, diantaranya mulai terjangkit penyakit," lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabup[aten Subang, Ade Mahmudin, bahwa aksi tersebut memang belum ada artinya apa-apa.

"Yang terpenting kami mengajak kepada Masyarakat tentang arti sebuah kepedulian antar sesama. Apalagi, jika kita mengandalkan bantuan dari Pemerintah saya pikir akan terlambat. Karena, Masyarakat sangat membutuhkan dalam waktu dekat ini. Walaupun hasilnya tidak seberapa, paling tidak kami bisa meringankan beban mereka," kata Ade.

Ade menambahkan, bahwa pihaknya akan mengerahkan seluruh anggota dan kader PMII Kabupaten Subang untuk turun ke masing-masing Kampus dalam penggalangan dana tersebut.

"Rencana besok (hari ini,red), Kami akan terus melakukan aksi yang sama. Untuk kader-kader PMII yang berada di STKIP dan Universitas Subang akan turun ke Kampusnya masing-masing. Sementara untuk kader-kader yang berasal dari STAI dan STIE Miftahul Huda Pamanukan. akan melakukan aksi penggalangan dana di bawah jembatan layang (Fly Over) Pamanukan," pungkasnya.

KAOS PMII CABANG SUBANG

Rencana pembuatan kaos PMII Cabang Kabupaten Subang yang didesain khusus oleh sahabat-sahabat. masih dalam tahapan perintisan sih, namun hal ini sebagai gambaran awal dan masih dalam tahapan penyempurnaan. mudah-mudahan kepengurusan periode 2012-2013 ini bisa direalisasikan. kita tunggu nanti. buat sahabat2 yang berminat bisa hubungi kami...

PMII Subang Menolak Rencana Pengadaan Mobil Dinas Baru DPRD Subang

SUBANG, - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Subang melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembelian mobil dinas baru untuk DPRD Kabupaten Subang. Jum'at (21/12/20.

Aksi yang diawali berjalan kaki sambil mendorong sepeda motor sebagai simbol penolakan, massa kemudian dilanjutkan dengan membakar ban bekas di depan Kantor DPRD, sambil terus melakukan orasi penolakan atas rencana pembelian mobil dinas baru.

"Kami PMII Cabang Subang menolak keras atas adanya rencana pembelian mobil dinas baru untuk anggota Dewan. Harusnya anggota dewan mengetahui bagaimana kondisi masyarakat kecil yang menjadi korban atas kebijakan yang salah dan tidak pro rakyat," teriak Orator Aksi Abdun Nasir.

hal ini, tambah Nasir jelas menunjukan ketidak berpihakan anggota dewan terhadap pembangunan Kabupaten Subang, karena harusnya DPR bisa mewakili rakyat bukan malah memikirkan kepentingan sendiri.

"DPRD Subang telah menyakiti rakyat, mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Menurut Koordinator Aksi, Toto Taufiq Munajat, anggota DPRD Subang tidak pantas menjadi wakil rakyat, sudah terlalu banyak penghianatan yang dilakukan oleh DPR, mulai dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat sampai dengan selalu mengedepankan kepentingan pribadi. "Oleh karena itu Kami menolak rencana pembelian mobil dinas baru untuk anggota Dewan," ujarnya.

Orasi yang dilakukan oleh PMII semakin memanas ketika tidak ada satupun anggota Dewan yang menemui mereka, untuk menyampaikan bagaimana tanggapanya. Merasa jengkel karena tidak diperhatikan, massa aksi menyandera salah satu mobil berflat merah yang terparkir di halaman parkir DPRD Subang. kemudian menerobos masuk ke gedung DPRD dan melakukan penggeledahan ruangan fraksi satu persatu untuk bisa meminta pandangan anggota dewan atas rencana pembelian mobil dinas baru itu.

Hasil penggeledahan tidak ada satu pun anggota dewan yang ditemui, akhirnya puluhan massa itu membubarkan diri dengan berjanji akan kembali lagi untuk bisa memastikan bahwa rencana pembelian mobil dinas adalah kebijakan yang salah.

"Kami kecewa dengan tidak ada satupun anggota dewan yang dapat ditemui, oleh karena itu, Kami akan terus melakukan aksi untuk bisa menggagalkan pembelian mobil dinas baru itu," ujar Ketua Umum PMII Cabang Subang, Ade Mahmudin.

Menurut Ade, rencana pembelian mobil dinas baru itu harus dikaji ulang, karena di Kabupaten Subang masih banyak masyarakat yang membutuhkan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Dengan porsi APBD 70 persen untuk belanja tidak langsung dan 30 persen belanja langsung menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Subang tidak peduli akan nasib rakyatnya," tegas Ade.

Sebelumnya diberitakan, Skertaris DPRD Kabupaten Subang, Abdurakhman membenarkan bahwa ditahun 2013 mendatang DPRD akan mendapatakan tambahan kendaran roda empat jenis Avanza dengan anggaran sebanyak Rp.4,5 milyar. "Dari jumlah anggaran itu, Kita akan peruntukan bagi 18 kendaran roda empat jenis Avanza," ujar Abdurrakhman.

Dari 18 kendaran tersebut, nantinya akan di peruntukan bagi para anggota DPRD Kabupaten Subang yang masih mengunakan kendaran Isuzu Phanter tahun 2004, dimana saat ini dari 50 Anggota DPRD Subang yang masih mengunakan Mobil Iszu Phanter tahun 2014 ada 18 orang.


Adapun realisasi Mobdin DPRD menurut Abdurakhaman akan dilakasanakan sekitar  bulan Juni 2013 mendatang, setelah melalui lelang secara terbuka.


"Untuk saat ini Kami belum bisa menentukan nominal per Mobdin DPRD, karena realisasinya baru akan kita laknasanan sekitar bulan Juni 2013 mendatang, terus harga mobil itu kan fluktuasi," ujarnya.

Saat disinggung mengenai banyaknya keritikan dalam pengadan Mobdin DPRD, Abdurakhman enggan memberikan komentarnya. "Kalau pun ada kritikan, itu bukan ranah Kami untuk menjawab," ujarnya.

Peringati Hari Anti Korupsi Dan HAM, PMII Blokir Jalan

SUBANG- Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Subang menggelar aksi unjuk rasa terkait peringatan hari Anti Korupsi Sedunia dan Hak Azazi Manusia (HAM) di gedung DPRD Subang, Jl. Dewi Sartika Subang, Selasa (12/12/2012).

Aksi yang diawali dengan pemblokiran jalan Wangsaghparana ini dikawal ketat puluhan aparat yang mengawal jalannya aksi yang sempat kesulitan mengurai kemacetan. Namun aksi pemblokiran jalan ini tidak berlangsung lama karena massa meneruskan aksinya menuju gedung DPRD Subang. Sesampainya di halaman Gedung DPRD, massa membakar ban bekas sebagai simbol reaksi sosial akibat kebijakan yang tidak pro rakyat. Setelah puas berorasi massa meneriakkan yel-yel kecaman terhadap institusi DPRD karena tidak ada satupun anggota dewan yang ada di dalam kantornya.

"Kemana para wakil rakyat ini. Jika betul tidak ada, kita acak-acak gedung ini dan segel gedung, mobil serta fasilitas lainnya", teriak salah seorang orator dalam orasinya.

Namun, Tidak beberapa lama, salah seorang anggota DPRD subang Beni Rudiono tampak baru hadir di tempat kerjanya. Turun dari kendaraanya, langsung menemui pengunjuk rasa.

Massa PMII tersebut mengkritisi kebijakan DPRD Subang yang beberapa hari lalu mengetuk palu pengesahan APBD 2013 senilai Rp1,5 Triliun. Dana sebesar itu berpotensi untuk dikorupsi oleh tikus-tikus berdasi. Massa PMII mendesak gantung semua pejabat pemakan dana APBD. Sambil
membentangkan spandung yang bertuliskan “Tutup Mulut Dan Katakan TIDAK” massa yang sudah geram ini tidak henti-hentinya mengeluarkan yel-yel kecaman terhadap institusi wakil rakyat tersebut.

“kebijakan itu jelas-jelas telah mengindikasikan terbukanya peluang untuk korupsi. Oleh karena itu dalam refleksi hari anti korupsi ini DPRD harus benar-benar serius dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol jalannya pemerintahan di Kabupaten Subang ini,” tegas korlap Aksi Saepul Imron.

Masih menurut Imron, dengan perbandingan angka 70:30 % ini jelas akan mempengaruhi kepada terhambatnya pembangunan di Kabupaten Subang. "Kebijakan tidak prorakyat kembali terjadi di Subang, pada APBD 2013 persentase antara belanja lansung dan tidak langsung 30:70 dari Rp1.5 triliun. Dana hanya 30% itu cukup untuk apa? Itu belum disunat, dipotong dan dikorup," tegas Imron.

Sementara itu, Ketua Umum PMII Subang Ade Mahmudin masalah infrastruktur, fasilitas warga dan lainnya menjadi kebutuhan utama warga. Mirisnya, dengan fakta yang ada, hampir setiap tahun persentase belanja langsung pada APBD tidak beranjak di atas 30%.

“Kami menghimbau publik harus mewaspadai dan mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Kepada pengguna anggaran, kami meminta tidak menghambur-hamburkan dana APBD. Manfaatkan penggunaan APBD untuk kesejahteraan rakyat dan jangan menghamburkan. Kita juga meminta tindak tegas terhadap pelaku korupsi," tandas Ade.

Selain mengusung Issu korupsi, Massa PMII Subang ini meminta kepada DPRD agar dalam kebijakan-kebijakannya jangan ada unsur yang mengarah kepada penyimpangan-penyimpangan sosial yang berindikasi terhadap pelanggaran Hak Azazi Manusia.