Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Subang: Peraturan Organisasi

KEPUTUSAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :13.MUSPIMNAS 2006.PMII.12.2006

Tentang :

PERATURAN TENTANG MAHKAMAH TINGKAT TINGGI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS 2006 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu

adanya Peraturan Organisasi Tentang Mahkamah Tinggi Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk

menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2006 Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Mahkamah Tinggi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat : 1. AD-ART PMII

2. Hasil KONGRES XV PMII Di Bogor Jawa Barat Tahun 2005

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan-Peraturan Organisasi Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Mahkamah Tinggi Pergerakan Mahasiswa

Islam Indonesia

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 16 Desember 2006

Pukul : 19.35 wib

PIMPINAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Hery Haryanto Azumi Muhammad

Ketua Umum

Rodli Kaelani

Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI

MAHKAMAH TINGKAT TINGGI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Mahkamah Tingkat Tinggi selanjutnya di singkat MTT

2. Mahkamah Tingkat Tinggi sebagai mekanisme akhir untuk mengatasi sengketa dalam

organisasi PMII

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Kedudukan

1. Kedudukan MTT berada ibukota

2. Kedudukan lembaga ini bersifat ad hoc

Pasal 3

Fungsi

1. Sebagai mekanisme terakhir pemutusan sengketa di semua tingkatan kelembagaan

PMII

2. MTT merupakan mekanisme yang berada dalam kewenangan institusi PB PMII di

bawah tanggung jawab Ketua Umum

3. Pelaksanaan MTT diselenggarakan berdasarkan rapat pleno PB PMII di dasarkan pada

surat pengajuan surat-surat yang diterima

Pasal 4

Tugas

1. Melakukan penelitian atas berkas-berkas yang diajukan

2. Menjadi supervise terhadap proses penyidikan kasus pemecatan dan sengketa dalam

kelembagaan organisasi

Pasal 5

Wewenang

MTT berwenang membuat keputusan yang seadil-adilnya atas pengajuan kasasi

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Susunan keanggotaan terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap

2. Anggota tetap MTT berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:

a. 1 Unsur MABINAS

b. 2 Unsur Badan Pengurus Harian (BPH)

c. 2 Koordinator Wilayah (Koorwil)

3. Anggota tidak tetap berjumlah 2 (dua) orang yang ditunjuk dalam rapat pleno BPH PB

PMII

Pasal 7

Sumpah Janji Anggota MTT

Sumpah dan Janji anggota MTT dilakukan dihadapan rapat pleno BPH PB PMII yang

berbunyi : “Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memegang amanat

sebagai Mahkamah Tingkat Tinggi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, akan melakukan

tugas-tugas sebagaimana mestinya: melakukan penelitian secara jujur dan terbuka dan membuat

keputusan secara adil berdasarkan fakta persoalan, etika dan aturan organisasi, serta moralitas

kader PMII”

BAB IV

JENIS SENGKETA DAN PELANGGARAN

Pasal 8

Sengketa

Jenis-jenis sengketa yang ditangani oleh MTT adalah Persengketaan antar lembaga dan

atau perselisihan antar kepengurusan yang tidak mampu diselesaikan oleh tingkatan

lembaga bersangkutan

Pasal 9

Jenis Pelanggaran

(sesuai AD/ART)

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN KASASI

Pasal 10

Pihak yang Mengajukan Kasasi

Pihak yang mengajukan kasasi adalah anggota, kader dan pengurus yang merasa keberatan

dengan keputusan yang di ambil semua tingakatan organisasi PMII

Pasal 11

Tahap pengajuan Kasasi

1. Pengajuan kasasi dilakukan langsung kepada MTT, setelah melalui proses di semua

tingkatan organisasi

2. Dalam hal pemecatan keanggotaan, kasasi diajukan kepada MTT setelah anggota

menerima surat pemecatan yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris cabang

3. Kasasi ini dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan menerima

surat pemecatan

Pasal 12

Sanksi –sanksi

1. Kedua pihak yang bersengketa setelah keputusan MTT ditetapkan harus menerima

keputusan, dan berdamai dalam sesuatu yang disengketakan

2. Pelanggaran yang dikenakan pemecatan, jika diputuskan tidak terbukti dalam MTT,

maka anggota yang dipecat dari keanggotaannya, dipulihkan kembali hak-haknya

sebagai anggota PMII

BAB VI

PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian dalam peraturan

organiasasi atau produk hukum organisasi lainnya;

2. ketetapan ini diputuskan oleh MUSPIM Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

3. ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : Desember 2006

PIMPINAN SIDANG MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Mashudi Abdurrahman Bakron Hadi

Ketua Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :05.MUSPIMNAS 2006.PMII.12.2006

Tentang :

PERATURAN TENTANG KAIDAH PELAPORAN

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS 2006 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu

adanya Peraturan Organisasi Tentang Kaidah Pelaporan Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk

menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2006 Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia Peraturan Organisasi Tentang Kaidah Pelaporan Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat : 1. AD-ART PMII

2. Hasil KONGRES XV PMII Di Bogor Jawa Barat Tahun 2005

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan-Peraturan Organisasi Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Kaidah Pelaporan Pergerakan Mahasiswa

Islam Indonesia

2. Keputusan ini akan di tinjau kembali jika kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 16 Desember 2006

Pukul : 13.15 wib

PIMPINAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Hery Haryanto Azumi Muhammad Rodli Kaelani

Ketua Umum Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG KAIDAH PELAPORAN

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Kaidah pelaporan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khususnya yang berkenaan dengan

ketentuan pelaporan Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang.

(2) Yang dimaksud dengan kaidah pelaporan PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur

segala sesuatu mengenai pelaporan berbagai hal yang dilaksanakan Pengurus Koordinator

Cabang atau Pengurus Cabang kepada Pengurus Besar;

(3) Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan Organisasi ini adalah PMII.

BAB II

JENIS JENIS PELAPORAN

Pasal 2

(1) Jenis-jenis laporan adalah :

a. Laporan Kegiatan

b. Laporan Hasil Konferensi

c. Laporan Pendataan Anggota

(2) Laporan Kegiatan adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Koordinator Cabang /

Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program serta hasilhasil

yang dicapai;

(3) Laporan Hasil Konferensi adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Koordinator

Cabang / Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan proses pelaksanaan dan hasil

konferensi untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengurus Besar dalam mengeluarkan Surat

Keputusan Pengesahan Pengurus.

(4) Laporan Pendataan Anggota adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Cabang

secara objektif berkaitan dengan pertambahan anggota baru atau hasil pendataan anggota

secara teratur dan keseluruhan;

BAB III

MEKANISME, ISI DAN WAKTU PELAPORAN

Pasal 3

Laporan Kegiatan meliputi:

(1) Laporan kegiatan dilakukan oleh Pengurus Cabang kepada pengurus koordinator untuk

diteruskan kepada Pengurus Besar oleh ketua umum PKC.

(2) Apabila suatu wilayah tidak memiliki PKC maka pengurus cabang berhak langsung

melaporkan hasil konfirmasi kepada pengurus Besar.

(3) Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat:

a. Latar belakang dan masalah yang dihadapi

b. Tujuan dan sasaran setiap kegiatan

c. Proses pelaksanaan setiap kegiatan

d. Tindak lanjut setiap kegiatan

e. Evaluasi setiap kegiatan, lampiran dan koreksi daftar nama panitia, peserta dan

penceramah (jika ada).

(4) Waktu Pelaporan kegiatan untuk Pengurus Cabang dan Pengurus Koordinator Cabang adalah

setiap 6 (enam) bulan sekali

Pasal 4

Pelaporan Hasil Konferensi

(1) Laporan hasil konferensi harus memuat:

a. Berita acara konferensi

b. Ketetapan-ketetapan dan keputusan konferensi

c. Sususan pengurus yang ditanda tangani oleh badan formatur

d. Laporan pertanggung jawaban ketua umum kepengurusan demisioner

(2) Waktu pelaporan hasil konferensi adalah pada saat menyampaikan permohonan Surat

Keputusan kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 2 (dua) minggu) setelah pelaksanaan

konferensi.

Pasal 5

Sistematikan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum atau pengurus demisioner untuk semua

tingkatan struktural organisasi adalah :

a. Pendahuluan, yang terdiri dari gambaran umum dan kondisi kepengurusan, baik kondisi

internal dan eksternal

b. Program kerja yang direncanakan

c. Realisasi program

d. Kemajuan kaderisasi dan pengembangan anggota, yang terdiri dari jumlah komisariat,

rayon dan anggota, kekutan basis anggota, serta jumlah anggota berdasarkan jenis kelamin

e. Keuangan organisasi

f. Inventaris organisasi

g. Kendala/Hambatan

h. Rekomendasi, baik internal dan eksternal

i. Penutup

j. Lampiran-lampiran, yang terdiri dari SK kepengurusan, dokumentasi kegiatan dan

dokumen yang dianggap penting lainnya.

Pasal 6

Pelaporan Pendataan Anggota

(1) Laporan Pendataan Anggota sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama anggota, baik anggota biasa maupun anggota luar biasa

b. Jurusan, Fakultas dan Perguruan Tinggi Anggota

c. Pendidikan Kader (formal) yang telah diikuti

d. Pendidikan/Pelatihan (pelatihan profesional dan/atau studi-studi fakultatif yang telah

diikuti).

e. Jabatan yang pernah diduduki

f. Rekapitulasi data anggota

(2) Waktu pelaporan pendataan anggota adalah setahun sekali menjelang berakhirnya periode

kepengurusan cabang.

(3) Pedoman dan tata cara pendataan anggota diatur kemudian oleh Pengurus Besar.

BAB IV

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 7

Pengurus Koordinator Cabang atau Pengurus Cabang membuat peraturan organisasi sendiri untuk

mengatur tata cara pelaporan dari sruktur di bawahnya sehingga dapat mendukung kelancaran

proses pelaporan kepada Pengurus Besar.

Pasal 8

Tindak lanjut hasil laporan konferensi harus ditindaklanjuti oleh Pengurus Besar untuk

mengeluarkan Surat Keputusan selambat-lambatnya 2 x 30 hari setelah pelaporan disampaikan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

(1) Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan

Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.

(2) Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

(3) Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

(4)

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 16 Desember 2006

PIMPINAN SIDANG MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Uday Mashudi Abdurrahman Bakron Hadi

Ketua Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor : 06.MUSPIMNAS 2006.PMII.12.2006

Tentang :

PERATURAN TENTANG TATA CARA PENGISIAN

LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS 2006 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah :

Menimbang :1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya

Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar

Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk

menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2006 Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengisian

Lowongan Jabatan Antar Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat : 1. AD-ART PMII

2. Hasil KONGRES XV PMII Di Bogor Jawa Barat Tahun 2005

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan-Peraturan Organisasi Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar

Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Keputusan ini akan di tinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 16 Desember 2006

Pukul : 13.20 wib

PIMPINAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Hery Haryanto Azumy Rodli Kaelany

Ketua Umum Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA CARA PENGISIAN

LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Peraturan organisasi tentang tata cara pengisian pengurus lowongan antar waktu ini

merupakan pedoman untuk menyatakan jabatan lowongan sekaligus tata cara mengisi

jabatan pengurus yang sudah dinyatakan lowong itu di semua tingkatan.

(2) Pengisian jabatan antar waktu hanya bisa dilakukan apabila jabatan pengurus sudah

dinyatakan lowong oleh pengurus pleno.

(3) Pengurus pleno adalah BPH dan Koordinator-koordinator Biro.

BAB II

SEBAB-SEBAB LOWONG

Pasal 2

(1) Personalia kepengurusan bisa dinyatakan lowong karena;

a. Meninggal dunia

b. Mengundurkan diri

c. Diberhentikan

(2) Pengunduran diri personalia kepengurusan bisa diterima apabila dinyatakan secara tertulis

dengan materai enam ribu rupiah yang ditujukan kepada kepengurusan personalia itu

berada dengan tembusan kepungurusan satu tingkat di atasnya.

(3) Pengunduran diri itu bisa dicabut dan bisa diterima menjadi pengurus kembali apabila

mengajukan surat pencabutan dengan materai enam ribu rupiah sebelum satu bulan sejak

surat pengunduran diri dibuat yang ditujukan kepada kepengurusan yang sama dengan

surat pengunduran diri.

Pasal 3

(1) Personalia kepengurusan organisasi bisa diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat

(1) huruf ( c ) karena:

a. Tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut untuk PR, PK, dan PC.

b. Tidak aktif selama enam bulan berturut-turut untuk PKC dan PB.

c. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi

d. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik,

e. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi lain yang asas dan tujuan bertentangan

dengan organisasi PMII.

(2) Personalia kepengurusan organisasi PMII dinilai tidak aktif apabila:

a. Tidak pernah datang ke kantor sekretariat organisasi PMII, atau

b. Tidak pernah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi, atau

c. Menolak atau menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas yang diberikan

oleh organisasi, dan

d. Tidak pernah mengkomunikasikan ketidakaktifannya sebagaimana dimaksud huruf (a),

(b), dan (c) ayat dan pasal ini kepada ketua umum, ketua, sekretaris jenderal, atau

sekretaris.

Pasal 4

(1) Personalia kepengurusan organisasi bisa dinyatakan diberhentikan melalui rapat pleno

apabila terlebih dahulu sudah diberikan peringatan tertulis tiga kali masing-masing dengan

jeda waktu satu bulan.

(2) Apabila sudah diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tetap tidak

aktif atau memberi jawaban yang tidak bisa diterima oleh pengurus pleno, maka dianggap

memenuhi syarat untuk dinyatakan diberhentikan.

(3) Personalia kepengurusan bisa dinyatakan otomatis berhenti karena menjadi anggota dan atau

pengurus partai politik, anggota dan atau pengurus organisasi lain yang asas dan tujuannnya

bertentangan dengan PMII, dan kepengurusan organisasi sesuai tingkatannya tidak ada

keharusan klarifikasi terlebih dahulu apabila sudah secara tekstual tercantum dalam struktur

sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf ( c ), dan (d).

BAB III

MEKANISME PENGISIAN

Pasal 5

Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia kepengurusan organisasi dilakukan oleh rapat

pleno pengurus harian.

Pasal 6

Lowongan Mandataris

Pengisian jabatan antar waktu mandataris ketua umum dilakukan dengan pemilihan pejabat

sementara (Pjs) melalui rapat pleno.

Pasal 7

Non-Mandataris

(1) Pengisian jabatan lowongan unsur ketua non-mandataris, unsur sekretaris dan bendahara

diambil dari personalia pengurus harian yang lain sesuai bidangnya, dan atau

ketua/anggota lembaga, ketua/anggota departemen sesuai dengan garis koordinasinya.

(2) Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia Ketua/anggota lembaga, ketua/anggota

departemen bisa diambil dari figur di luar struktur yang dipilih dan ditetapkan oleh rapat

pleno harian.

Pasal 8

Pengurus Sementara

(1) Sebelum jabatan yang lowong diisi, kepengurusan melalui rapat pleno lengkap dapat

mengisinya dengan pengurus sementara.

(2) Pengurus sementara dapat berfungsi sebagai pengurus definitif.

(3) Pengurus sementara menjalankan tugas selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan tidak dapat

diperpanjang.

(4) Penunjukan pengurus sementara dapat dilakukan pada jajaran pengurus harian lainnya

untuk BPH maupun non-pengurus harian sesuai bidangnya, kecuali mandataris.

Pasal 9

Pejabat Sementara

(1) Pejabat sementara ketua umum selanjutnya disingkat Pjs ditetapkan melalui rapat pleno

pengurus harian, sesuai ART Bab VI Pasal 19 tentang pengisian lowongan jabatan antar

waktu.

(2) Jika pengisian pejabat sementara ketua umum sebagaimana diatur pada poin 1 tidak dapat

terpenuhi, maka pejabat sementara ketua umum dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno

pengurus harian.

(3) Calon pejabat sementara ketua umum diambil dari Badan pengurus harian yang

bersangkutan dan dipilih melalui mufakat atau suara terbanyak dan langsung dinyatakan

sah.

(4) Pejabat sementara ketua umum, dan atau ketua, sekretaris, bendahara, maupun

lembaga/departemen yang sudah disahkan melalui surat keputusan berfungsi, berwenang

dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya dalam menjalankan amanah organisasi.

(5) Pejabat sementara itu berlaku sampai akhir masa bhakti pengurus yang digantikan.

(6) Dalam hal ada alasan kuat tertentu yang memenuhi ketentuan AD/ART, pejabat sementara

kepengurusan bisa diberhentikan melalui Kongres Luar Biasa, Konkoorcab Luar Biasa,

Konferensi cabang Luar Biasa, Rapat Tahunan Anggota Komisariat Luar Biasa, dan Rapat

Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Hal-hal yang berkaitan dengan pengisian jabatan lowongan antar waktu dan belum diatur

dalam peraturan organisasi ini, akan diputuskan bersama kemudian oleh rapat Pleno BPH

PB PMII.

(2) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 16 Desember 2006

PIMPINAN SIDANG MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Mashudi Abdurrahman Bakron Hadi

Ketua Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :07.MUSPIMNAS 2006.PMII.12.2006

Tentang :

PERATURAN TENTANG PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS 2006 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah :

Menimbang :1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya

Peraturan Organisasi tentang Pembekuan Kepengurusan Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk

menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2006 Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Pembekuan Kepengurusan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat : 1. AD-ART PMII

2. Hasil KONGRES XV PMII Di Bogor Jawa Barat Tahun 2005

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan-Peraturan Organisasi Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Pembekuan Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa

Islam Indonesia

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 16 Desember 2006

Pukul : 13.23 wib

PIMPINAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Hery Haryanto Azumi Muhammad Rodli Kaelan

Ketua Umum Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Peraturan organisasi tentang pembekuan pengurus merupakan ketentuan organisasi

tentang mekanisme dan tata cara pembekuan pengurus.

(2) Pengurus yang bisa dibekukan adalah Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Pengurus

Cabang (PC), Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR).

(3) Pengurus Besar (PB) tidak dapat dibekukan, dan dalam hal tertentu yang dipandang perlu

hanya bisa dilakukan melalui Kongres Luar Biasa.

BAB II

SEBAB-SEBAB PEMBEKUAN

Pasal 2

(1). Pembekuan pengurus dilakukan dengan alasan:

a. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan peraturan organisasi.

b. Dengan sengaja tidak melaksanakan atau mengabaikan keputusan/ketetapan hasil

kongres dan/atau kebijakan/keputusan organisasi lainnya yang bersifat nasional.

c. Dengan sengaja dan tanpa alasan yuridis yang kuat tidak menerima atau menyatakan

menolak struktur kepengurusan di atasnya dari hasil kongres atau konferensi sesuai

tingkatannya masing-masing yang telah syah menurut AD/ART, peraturan organisasi

dan tata tertib yang berlaku.

BAB III

WEWENANG

Pasal 3

(1) Wewenang untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya

kepengurusan setingkat di atasnya.

(2) Wewenang pengusulan pembekuan dapat dilakukan dalam pleno BPH PB, melalui

rekomendasi kesekjenan dan bidang aparatur organisasi.

(3) Wewenang untuk membekukan kepengurusan adalah kepengurusan yang berwenang

mengeluarkan surat keputusan pengesahan kepengurusan yang bersangkutan.

BAB IV

MEKANISME

Pasal 4

Usulan, Keputusan dan Peringatan

(1) Keputusan untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui

rapat pleno kepengurusan yang berwenang.

(2) Keputusan untuk membekukan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno

kepengurusan yang berwenang.

(3) Sebelum melakukan pembekuan, terlebih dahulu kepengurusan yang berwenang memberi

peringatan secara tertulis tiga kali dan jeda waktu masing-masing satu bulan sejak tanggal

surat peringatan itu dibuat.

Pasal 5

PKC, PC, PK dan PR

(1) Usulan pembekuan PKC disampaikan atas sekurang-kurangnya melalui rapat Pleno BPH

PB.

(2) PKC dapat mengusulkan kepada PB untuk membekukan PC tertentu yang dipandang perlu

dengan disertai alasan yuridis yang jelas.

(3) PB melakukan rapat sekurang-kurangnya rapat pleno BPH untuk membahas pembekuan

kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.

(4) Keputusan surat pembekuan PKC dan PC dilakukan dengan penerbitan surat keputusan

pembekuan sekaligus penunjukan pengurus sementara yang disebut care taker atau

perintah pengambilan kekuasaan sepenuhnya kepada kepengurusan sekurang-kurangnya

setingkat di atasnya.

(5) Surat keputusan PB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditembuskan kepada

seluruh PC di bawah koordinasinya untuk PKC, dan kepada PKC bila yang dibekukan

adalah PC.

(6) Pengurus cabang dapat membekukan kepengurusan tingkat Komisariat (PK) dan tingkat

rayon (PR) melalui rapat pleno.

(7) Keputusan pembekuan dituangkan dalam bentuk surat keputusan pengurus cabang disertai

penunjukan pengurus care taker.

BAB V

PENGURUS ‘CARE TAKER’

Pasal 9

Susunan dan Personalia

(1) Susunan pengurus sementara yang disebut care taker terdiri dari seorang ketua, seorang

sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

(2) Ketua pengurus care taker direkrut dari pengurus harian kepengurusan sekurangkurangnya

setingkat di atasnya.

Pasal 10

Tugas

(1) Tugas pengurus caretaker hanya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan konferensi

pemilihan pengurus sesuai tingkat masing-masing.

(2) Pengurus care taker mengangkat dan mengesahkan panitia pelaksana konferensi

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

(3) Apabila sebelum dilaksanakan konferensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

terdapat tugas organisasi yang sangat penting dan mendesak, pengurus care taker dapat

melaksanakan tugas tersebut dengan kewajiban berkoordinasi dengan kepengurusan

setingkat di atasnya.

Pasal 11

Masa Bhakti

(1) Masa Bhakti pengurus Caretaker hanya sampai terpilihnya ketua dan terbentuknya

kepengurusan baru melalui konferensi yang selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) bulan

sejak dibekukannya kepengurusan yang bersangkutan.

(2) Dalam hal ketua kepengurusan belum bisa terpillih melalui konferensi yang khusus

diadakan untuk itu, pengurus care taker otomatis diperpanjang sampai satu bulan.

(3) Dalam hal sampai satu bulan sebagaimana ayat (2) pasal ini belum bias menjalankan tugas

sebagaimana mestinya maka care taker bisa diperpanjang atau ditunjuk care taker baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang berkaitan dengan pembekuan kepengurusan dan belum diatur dalam

peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh pengurus yang berwenang

mengesahkan atau memberi surat keputusan kepengurusan yang bersangkutan sekurangkurangnya

melalui rapat pleno.

(2) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 16 Desember 2006

PIMPINAN SIDANG MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Mashudi Abdurrahman Bakron Hadi

Ketua Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :08.MUSPIMNAS 2006.PMII.12.2006

Tentang :

PERATURAN TENTANG KEANGGOTAAN

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS 2006 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya

Peraturan Organisasi tentang Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk

menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2006 Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Keanggotaan Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat : 1. AD-ART PMII

2. Hasil KONGRES XV PMII Di Bogor Jawa Barat Tahun 2005

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan-Peraturan Organisasi Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia

2. Keputusan ini akan di tinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 16 Desember 2006

Pukul : 13.25 wib

PIMPINAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Hery Haryanto Azumy Rodli Kaelany

Ketua Sekretaris

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG KEANGGOTAAN

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kaidah keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan

keanggotaaan:

1. Yang dimaksud dengan Kaidah Keanggotaan PMII adalah serangkaian ketentuan yang

mengatur segala sesuatu yang mengenai hal ikhwal keanggotaan;

2. Yang dimaksud dengan anggota didalam Peraturan organisasi ini adalah sebagaimana

pengertiannya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII;

3. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan organisasi ini adalah PMII

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

Hak Anggota

1. Setiap anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, penghargaan, perlindungan dan

pembelaan, serta pengampunan (rehabilitasi);

2. Hak pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapatkan pembinaan dan

pengembangan kepribadian, kecendekiaan dan kecakapannya;

3. Hak kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk menyatakan

pendapat, gagasan, penemuan dari penelitiannya secara bebas dan bertanggung jawab;

4. Hak penghargaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengakuan dan

penghargaan atas prestasi yang dicapainya;

5. Hak perlindungan dan pembelaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapakan

perlindungan dan pembelaan dari berbagai kemungkinan yang dapat mengancam integritas dan

keamanan dirinya;

6. Hak pengampunan (rehabilitasi) adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh

pengampunan (rehabilitasi) atas kesalahan-kesalahan kepada organisasi, kecuali kesalahankesalahan

yang bersifat prinsipil.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan ketentuan syari’at Islam secara maksimal dan

bertanggung jawab;

2. Setiap anggota berkewajiban memenuhi semua ketentuan oranisasi secara maksimal dan

bertanggung jawab;

3. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan tugas dan amanah organisasi secara profesional

dan bertanggung jawab;

4. Setiap anggota berkewajiban melakukan upaya-upaya penghembangan organisasi

sesuai dengan kemampuannya.

BAB III

PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN JABATAN

Pasal 4

1. Setiap anggota biasa tidak dapat merangkap dengan keanggotaan organisasi

kemasyarakatan/organisasi kemasyarakatan pemuda mahasiswa dan organisasi Partai Politik

lain yang azas, tujuan dan peradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII;

2. Setiap anggota biasa yang menduduki jabatan di semua level kepengurusan PMII tidak dapat

merangkap dengan jabatan di semua level kepengurusan pada organisasi sosial politik apapun;

3. Setiap anggota biasa PMII yang tidak menjadi pengurus di semua level kepengurusan PMII,

baik pengurus harian ataupun posisi lainnya, tidak boleh menjadi pengurus pada organisasi

sosial politik;

Pasal 5

Perangkapan keanggotan sebagaimana diatur di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) di atas dapat

dikenakan sanksi pemberhentian dari keanggotaan PMII.

BAB IV

PENGHARGAAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Penghargaan keanggotaan dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan/atau berjasa

mengangkat citra mengharumkan nama organisasi;

2. Penghargaan keanggotaan dianugerahkan oleh Pengurus Besar dan dapat diusulkan oleh

Pengurus Cabang dengan atau tanpa rekomendasi dari Pengurus Koordinator Cabang.

Pasal 7

Bentuk-bentuk dan tata cara penganugerahan tanda penghargaan keanggotaan diatur didalam

Peraturan Organsasi atau produk hukum organisasi lainnya secara terendiri.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

Kategori Pemberhentian

1. Pemberhentian keanggotaan berlaku secara otomatis apabila anggota meninggal dunia;

2. Pemberhentian keanggotaan secara terhormat dapat dilakukan atas permintaan anggota sendiri

secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang dimana anggota tersebut terdaftar;

3. Pemberhentian keanggotaan secara tidak terhormat dapat dilakukan terhadap anggota yang

secara sengaja berbuat sesuatu yang dapat mencemarkan nama baik agama, bangsa dan/atau

organisasi

4. Pemberhentian keanggotaan secarta tidak terhormat dapat dilakukan terhadap anggota biasa

yang merangkap dengan keanggotaan organisasi kemasyarakatan/organisasi kemasyarakatan

pemuda mahasiswa dan organisasi partai sosial politik yang azas, tujuan dan paradigma

keagamaannya bertentangan dengan PMII.

Pasal 9

Wewenang Pemberhentian

1. Pemberhentian keanggotaan hanya menjadi wewenang Pengurus Cabang dimana anggota

tersebut terdaftar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang;

2. Pemberhentian keanggotaan hanya dapat dilakukan setelah anggota tersebut dimintai

pertanggungjawaban secara seksama dan dinyatakan terbukti bersalah oleh suatu mahkamah

yang khusus dibentuk untuk itu oleh Pengurus Cabang;

3. Mahkamah sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas sekurang-kurangnya terdiri dari 3

(tiga) orang dari Majelis Pembina Cabang dan atau senior yang lain, yang dianggap

mempunyai keahlian untuk itu;

4. Proses pertanggungjawaban sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas dilakukan secara

terbuka;

5. Pengurus Cabang menyampaikan laporan secara tertulis mengenai keputusan pemberhentian

keanggotaan kepada Pengurus Besar setelah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus

Cabang;

6. Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian keanggotaan dinyatakan berlaku

mengikat apabila dalam masa selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkannya Surat

Keputusan Pengurus Cabang tersebut. Dan anggota yang diberhentikan tidak mengajukan surat

permohonan naik banding;

Pasal 10

Prosedur Naik Banding

1. Anggota yang diberhentikan secara tidak terhormat dapat mengajukan permohonan naik

banding kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkannya Surat

Keputusan Pengurus Cabang;

2. Pengurus Besar dapat membentuk sebuah tim mahkamah tinggi untuk mengadili anggota yang

diberhentikan pada tingkat kasasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang

Mahkamah Tinggi;

3. Dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) diatas, Pengurus Koordinator

Cabang/Pengurus Besar atau tim mahkamah yang dibentuknya dapat meminta keterangan dari

seorang atau lebih saksi ahli;

4. Keputusan Pengurus Koordinator Cabang/Pengurus Besar dapat mengukuhkan, memperbaiki

atau membatalkan Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian anggota tersebut.

5. Keputusan Mahkamah Tinggi bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan ditetapkan

dalam rapat pleno BPH PB.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur didalam ketetapan ini, akan diatur kemudian didalam peraturan

organisasi atau produk hukum organisasi lainnya;

2. Ketetapan ini diputuskan oleh Muspim Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;

3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkannya

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 16 Desember 2006

PIMPINAN SIDANG MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Mashudi Abdurrahman Bakron Hadi

Ketua Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor : 09.MUSPIMNAS 2006.PMII.12.2006

Tentang :

PERATURAN TENTANG KAIDAH PEMBENTUKAN DAN PENGGUGURAN

KOORCAB DAN CABANG

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS 2006 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah :

Menimbang :1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya

Peraturan Organisasi tentang Kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab

dan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk

menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2006 Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Kaidah Pembentukan dan

Pengguguran Koorcab dan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat : 1. AD-ART PMII

2. Hasil KONGRES XV PMII Di Bogor Jawa Barat Tahun 2005

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan-Peraturan Organisasi Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab

dan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Keputusan ini akan di tinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 16 Desember 2006

Pukul : 13.26 wib

PIMPINAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Hery Haryanto Azumy Rodli Kaelany

Ketua Umum Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG KAIDAH PEMBENTUKAN DAN PENGGUGURAN KOORCAB dan CABANG

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab dan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART PMII, khususnya yang berkenaan dengan

ketentuan Korcab dan Pengurus Cabang;

2. Yang dimaksud dengan kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab dan Cabang PMII

adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pembentukan dan

pengguguran Koorcab dan Cabang PMII;

3. Yang dimaksud dengan Koorcab dan Cabang di dalam peraturan organisasi ini adalah

sebagaimana pengertiannya menurut AD/ART PMII;

4. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam peraturan organisasi ini adalah PMII.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN

KOORCAB dan CABANG

Pasal 2

A. Mekanisme pembentukan PKC dianggap memenuhi syarat apabila:

(1) Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART.

(2) Pengurus cabang dalam satu wilayah koordinasi membentuk tim yang terdiri dari utusan

dari masing-masing cabang yang bertugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan

konkoorcab setelah mendapatkan rekomendasi dari PB PMII

(3) Tim akan menyelenggarakan Konkoorcab selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah

mendapatkan rekomendasi dari PB PMII

(4) Tugas tim akan berakhir secara otomatis setelah terselenggaranya konkoorcab.

B. Mekanisme pembentukan PC dianggap memenuhi syarat apabila:

(1) Telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam AD/ART

(2) Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa islam

didaerah tersebut kedalam acara MAPABA dan pendidikan kader PMII pada

cabang/komisariat/rayon lainnya.

(3) PKC dan atau PC terdekat mengajukan surat keputusan pembentukan cabang kepada PB

PMII

(4) Surat permohonan SK pembentukan cabang PMII harus melampirkan:

a. Berita acara pembentukan

b. Jumlah anggota disertai bukti photo copy minimal 50 (lima puluh) Kartu Tanda

Mahasiswa (KTM).

c. Daftar alumni PMII di kabupaten/kota tersebut.

d. Photo copy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII.

(5) PKC dan atau PC terdekat membentuk tim yang bertugas untuk menyelenggarakan

konferensi selambat-lambatnya tiga bulan setelah mendapat SK pembentukan dari PB

PMII

BAB III

WEWENANG PEMBENTUKAN

KOORCAB dan CABANG

Pasal 3

1. Instansi yang berwenang membentuk Cabang baru adalah Pengurus Koordinator Cabang

sebagai perpanjangan tangan Pengurus Besar.

2. Dalam kondisi dimana PKC belum terbentuk atau tidak ada, maka Pengurus Cabang terdekat

berkewajiban melakukan pendampingan terhadap proses pembentukannya;

3. Dalam masa perintisan pembentukan Cabang baru, Pengurus Kordinator Cabang dapat

menunjuk Cabang yang terdekat yang sudah ada untuk melakukan langkah-langkah persiapan.

Setiap pembentukan Cabang baru harus dikoordinasikan dengan instansi Pemerintah Daerah

yang terkait.

Pasal 4

1. Pembentukan Cabang Baru dilaporkan kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 15 hari

deklarasi pembentukan cabang;

2. Pembentukan Cabang baru dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat Keputusan berupa

SK pembentukan Cabang yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar;

3. surat keputusan PB PMII tentang kepengurusan PC. PMII yang telah dinyatakan sah,

selanjutnya diberitahukan kepada kantor Badan Kesatuan Bangsa setempat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

4. SK PB PMII tentang pembentukan cabang menjadi aset abadi pengurus cabang setempat.

BAB IV

STATUS DAN AKREDITASI

Pasal 5

Status

1. Cabang yang baru dibentuk berstatus sebagai Cabang Persiapan.

2. Status sebagai cabang persiapan tetap berlaku dalam masa selambat-lambatnya 1 (satu) tahun

terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Besar.

Pasal 6

1. Selama berstatus Cabang Persiapan, Pengurus Kordinator cabang bertanggung jawab

melakukan pembinaan secara intensif;

2. Dalam kondisi PKC belum terbentuk, maka Pengurus Cabang terdekat berkewajiban

melakukan pembinaan secara intensif;

3. Pembinaan yang dimaksud ayat (1 dan 2) tersebut lebih diarahkan kepada usaha-usaha

penumbuhan kemandirian dan peningkatan kemampuan manajerial Pengurus cabang.

Pasal 7

Akreditasi

1. Syarat akreditasi dalam peningkatan status cabang meliputi:

a. Mampu menyelenggarakan PKD dan Follow-upnya

b. Adanya laporan tertulis tentang kegiatan yang dilakukan oleh PC PMII

c. Memiliki sekretariat

d. Terjadinya peningkatan Jumlah anggota

e. Mampu dan memiliki tertib administrasi

2. Mekanisme dan tata cara akreditasi dilakukan sepenuhnya oleh PB PMII

Pasal 8

1. Cabang-cabang PMII diklasifikasikan menjadi:

a. Cabang Kategori A

b. Cabang Kategori B

c. Cabang Kategori C

2. Cabang Kategori A adalah cabang yang telah memenuhi sekurang-kurangnya kualifikasi

sebagai berikut;

a. Mampu melaksanakan MAPABA dan follow-upnya secara teratur.

b. Mampu melaksanakan PKD dan follow-upnya secara teratur

c. Mampu melaksanakan PKL dan follow-upnya secara teratur;

d. Mampu melaksanakan konferensi Cabang secara teratur;

e. Mampu mengelola pendanaan organisasi dengan baik;

f. Memiliki sekretariat organisasi.

3. Cabang Kategori B adalah cabang yang telah memenuhi sekurang-kurangnya kualifikasi

sebagai berikut;

a. Mampu melaksanakan MAPABA dan follow-upnya secara teratur.

b. Mampu melaksanakan Pendidikan Kader(formal) dan follow-upnya secara teratur.

c. Mampu melaksanakan konferensi Cabang secara teratur;

d. Memiliki sekretariat organisasi.

4. Cabang Kategori C adalah cabang yang standar kualifikasinya kurang dari katagori B

sebagaimana dijelaskan dalam ayat diatas.

Pasal 9

Pengurus Kordinator Cabang membuat klasifikasi dan pemetaan cabang-cabang PMII yang berada

di dalam wilayah koordinasinya.

BAB V

PENGGUGURAN KORCAB dan CABANG

Pasal 10

1. Pengguguran KOORCAB

Pengguguran korcab akan dilakukan apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana yang

telah diatur dalam AD/ART

2. Pengguguran Cabang meliputi:

a. Pengguguran Cabang dapat dilakukan hanya dalam keadaan yang sungguh-sungguh

memaksa;

b. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa didalam ayat (1) diatas adalah keberadaan

cabang yang sungguh-sungguh tidak mempunyai kemampuan lagi untuk memenuhi

standar kualifikasi yang paling minimum, dalam hal ini standar kategori C

sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (4) diatas;

c. Dalam hal Cabang tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Konferensi

Cabang dalam waktu lebih dari satu setengah tahun, maka Pengurus Besar atau

Pengurus Koordinator Cabang dapat mengambil alih kepemimpinan cabang tersebut

untuk melaksanakan Konferensi Cabang sebelum diambil tindakan pengguguran

Cabang.

Pasal 11

1. Sebelum diambil tindakan pengguguran Cabang, terlebih dahulu harus ditempuh langkahlangkah

sebagai berikut :

a. Pengurus Koordinator Cabang mengadakan musyawarah secara seksama dengan Majelis

Pembina Cabang dan Pengurus Cabang tersebut untuk membahas berbagai kemungkinan

yang berkaitan dengan cabang dimaksud;

b. Apabila dianggap perlu, Pengurus Kordinator Cabang dapat pula mengundang anggotaanggota

Istimewa PMII di daerah itu untuk turut serta di dalam musyawarah tersebut;

c. Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud di dalam sub a, b, diatas harus benar-benar

dijadikan bahan pertimabangan di dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan atau

tidak menggugurkan cabang tersebut.

2. Pengurus Kordinator Cabang menyampaikan laporan tertulis selengkapnya mengenai kondisi

cabang tersebut serta keseluruhan hasil dari upaya yang telah ditempuh sebagaimana diatur di

dalam ayat (1) diatas.

BAB VI

KEPUTUSAN PENGGUGURAN

KOORCAB dan CABANG

Pasal 12

Keputusan penguguran Koorcab : Keputusan pengguguran koorcab dikeluarkan oleh PB PMII

Pasal 13

Segala harta kekayaan yang dimiliki cabang yang digugurkan, diwaqafkan kepada organisasi yang

azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya tidak bertentangan dengan PMII atas persetujuan

Pengurus Koordinator Cabang atau Pengurus Besar;

Segala dokumen organisasi yang dimiliki cabang yang digugurkan, diserahkan kepada Pengurus

Besar atau Pengurus Kordinator Cabang untuk disimpan di Pusat Dokumen Organisasi.

Pasal 14

Keputusan pengguguran cabang :

1. Keputusan pengguguran cabang dikeluarkan oleh Pengurus Besar setelah mempelajari secara

seksama laporan dari PKC;

2. Cabang yang telah dinyatakan gugur berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar, dapat

dihidupkan kembali dengan memenuhi ketentuan pembentukan cabang baru sebagaimana

diatur di dalam AD/ART dan PO ini.

Pasal 15

1. Segala harta kekayaan yang dimiliki cabang yang digugurkan, diwaqafkan kepada organisasi

yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya tidak bertentangan dengan PMII atas

persetujuan Pengurus Kordinator Cabang atau Pengurus Besar;

2. Segala dokumen organisasi yang dimiliki cabang yang digugurkan, diserahkan kepada

Pengurus Besar atau Pengurus Kordinator Cabang untuk disimpan di Pusat Dokumen

Organisasi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

a. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan

Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.

b. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

c. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 16 Desember 2006

PIMPINAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Mashudi Abdurrahman Bakron Hadi

Ketua Sekretaris

KEPUTUSAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :10.MUSPIMNAS 2006.PMII.12.2006

Tentang :

PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN

TERTIB ADMINISTRASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS 2006 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah :

Menimbang :1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya

Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk

menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2006 Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Pedoman dan Penyelenggaraan

Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat : 1. AD-ART PMII

2. Hasil KONGRES XV PMII Di Bogor Jawa Barat Tahun 2005

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno tentang Peraturan – Peraturan Organisasi Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Peraturan Organisasi tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Tertib

Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Keputusan ini akan di tinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 16 Desember 2006

Pukul : 13.28 wib

PIMPINAN MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Hery Haryanto Azumy Rodli Kaelany

Ketua Umum Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang

diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan sistem administrasi yang

dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi di lingkungan PMII, maka diperlukan adanya

seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus

menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan program

organisasi guna mencapai tujuan.

Kecuali untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya sistem administrasi itu

juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin organisasi bagi segenap organisasi bagi segenap

anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan organisasi secara vertikal. Oleh karena itu terbitnya

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi merupakan suatu jawaban aktual ditengah-tengah

mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku secara Nasional di lingkungan PMII dari

tingkat Pengurus Besar sampai Rayon.

1.2. PENGERTIAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) adalah serangkaian aturan mengenai

penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut

organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII secara nasional.

1.3. TUJUAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) bertujuan untuk :

1.3.1. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan administrasi disemua

tingkatan organisasi PMII.

1.3.2. Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian pada bidang kesekretariatan disemua tingkatan

organisasi PMII.

1.3.3. Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat dan kegairahan

berorganisasi di kalangan anggota.

1.4. SASARAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) memiliki sasaran sebagai berikut :

1.4.1. Terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi dibidang administrasi yang baru dan berlaku secara

nasional.

1.4.2. Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan

kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

1.5. LANDASAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) berlandaskan pada :

1.5.1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1.5.2. Keputusan Kongres XV PMII tahun 2005

II. PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI

2.1. PEDOMAN UMUM

2.1.1. Surat

Yang dimaksud dengan surat didalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang

mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk

kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

2.1.1.1. Sistematika Surat

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistimatika sebagai berikut :

a. Nomor surat, disingkat No.

b. Lampiran surat, disingkat Lamp.

c. Perihal surat, disingkat Hal.

d. Si alamat surat, “Kepada Yth dst”.

e. Kata pembukaan surat. “Assalamualaikum dst.”

f. Kalimat Pengantar, “salam silaturrahmi dst.”

g. Maksud surat

h. Kata penutup, “Wallahul Muwaffiq dst”, Wassalamu`alaikum dst”.

i. Tempat dan tanggal pembuatan surat

j. Nama Pengurus organisasi beserta jabatan.

2.1.1.2. Bentuk Surat

Seluruh surat organisasi (resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan bentuk Block

Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama

penandatangan surat berada di tepi yang sama.

2.1.1.3. Jenis surat

Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni Umum dan

Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi

tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi. Surat khusus adalah jenis surat

yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi dan

landasan pijak organisatoris., jenis tersebut diklasifikasikan ke dalam dua sifat; intern dan

ekstern.

2.1.1.4. Kertas surat.

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala surat

PMII). Kop berikut amplop berisikan :

a. Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD – ART PMII.

b. Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi.

2.1.1.5. Nomor surat

Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas:

a. Nomor urut surat.

b. Tingkat dan periode Kepengurusan.

c. Jenis surat dan nomor surat.

d. Penanda tanganan surat.

e. Bulan pembuatan surat

f. Tahun pembuatan surat.

(lihat lampiran dan pedoman tehnis, point 2.2.1.).

2.1.2. Stempel

2.1.2.1. Bentuk stempel

Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris

tunggal.

2.1.2.2. Ukuran stempel

Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.

2.1.2.3 Tulisan stempel

Stempel resmi organisasi berisi :

a. Lambang PMII disebelah kiri

b. Tulisan disebelah kanan terdiri atas :

(1) Tingkatan kepengurusan, baris pertama

(2) Nama organisasi, baris kedua; “Pergerakan”, baris ketiga; “Mahasiswa Islam” dan

baris keempat; “Indonesia”.

(3) Nama tempat atau daerah, baris kelima.

2.1.2.4. Tinta Stempel.

Seluruh jenis stempel disemua tingkatan menggunakan tinta stempel (stamp-ink) warna

merah.

2.1.3. Buku Agenda

2.1.3.1. Ukuran Buku

Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai

dengan kolom yang diperlukan.

2.1.3.2. Model Buku

Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk,

model yang digunakan keduanya sebagai berikut :

a. Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom;

(1) Nomor urut pengeluaran

(2) Nomor surat

(3) Alamat surat

(4) Tanggal surat;

a) tanggal pembuatan

b) tanggal pengiriman

(5) Perihal surat

(6) Keterangan

b. Buku agenda surat masuk, terdiri atas kolom

(1) Nomor urut penerimaan

(2) Nomor surat

(3) Alamat surat / pengirim

(4) Tanggal surat;

a) tanggal pembuatan

b) tanggal penerimaan

(5) Perihal surat

(6) Keterangan

(lihat pedoman teknis, point 2.2.3.).

2.1.4. Buku Kas

2.1.4.1. Ukuran Buku Kas

Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang

diperlukan.

21.4.2. Model Buku Kas

Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan

model buku kas yang terdiri dari atas kolom;

a. Nomor urut penerimaan

b. Uraian sumber kas

c. Jumlah uang yang diterima

d. Nomor urut pengeluran

e. Uraian penggunaan kas

f. Jumlah uang yang dikeluarkan

(lihat pedoman teknis, point 2.2.4.)

2.1.5. Buku Inventarisasi.

2.1.5.1. Ukuran Buku Inventarisasi

Buku Inventaris dapat menggunakan pelbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan

kolam yang diperlukan

2.1.5.2. Model Buku Inventarisasi

Buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model buku yang

terdiri atas kolom :

a. Nomor urut.

b. Nama barang.

c. Merk barang.

d. Tahun pembelian.

e. Jumlah barang

f. Keadaan barang

g. Keterangan (Lihat pedoman teknis,point 2.2.5)

2.1.6. Papan Nama

2.1.6.1. Bentuk papan nama organisasi di semua tingkatan kepengurusan berbentuk empat persegi

panjang.

2.1.6.2. Ukuran Papan Nama

Ukuran papan nama, sesuai dengan ketentuan peraturan Mendagri No.5 Thn 1986

Adalah :

a.Pengurus Besar :

Panjang 200 cm dan lebar 150 cm

b.Pengurus Koordinator Cabang

Panjang 150 cm dan lebar 135 cm

c.Pengurus Cabang

Panjang 160 cm dan lebar 120 cm

d.Pengurus Komisariat

Panjang 140 cm dan lebar 105 cm

e.Pengurus Rayon

Panjang 120 cm dan lebar 90 cm

2.1.6.3. Tulisan Papan Nama

Papan nama berisi tulisan yang terdiri dari :

a.Lambang PMII,di sebelah kiri atas

b.Kode wilayah dibagian bawah lambang PMII

c.Nama organisasi tingkat kepengurusan

d.Alamat sekretariat dibagian bawah

2.1.6.4. Warna Papan Nama

Papan nama menggunakan warna sebagai berukut :

a.Warna dasar biru tua

b.Lambang PMII; sesuai dengan lampiran ART.

c.Tulisan; putih

2.1.6.5. Bahan Papan Nama

Pada dasarnya semua jenis benda pipih dan rata dengan digunakan sebagai Papan Nama.

Namun yang layak digunakan adalah :

a. Triplek dan sejenisnya

b. Kayu Tebal

c. Seng dan sejenisnya

2.1.7. Jaket

2.1.7.1. Warna Jaket

Jaket resmi organisasi disemua tingkatan menggunakan warna biru muda

2.1.7.2. Model Jaket

Model jaket resmi organisasi adalah jas tangan panjang

2.1.7.3. Bahan Jaket

Jaket resmi organisasi terbuat dari bahan-bahan tekstil yang relatif tebal dan kaku

2.1.7.4. Atribut Jaket

Jaket organisasi dilengkapi dengan sejumlah atribut sebagai berikut:

a. Lambang PMII,sebelah kiri bawah

b. Nama pengurus, sebelah kanan atas

c. Tingkatan organisasi,sebelah kiri diatas lambang PMII.

2.1.8. Peci

2.1.8.1. Warna Peci

Peci organisasi disemua tingkatan menggunakan warna dasar biru tua.

2.1.8.2. Model Peci

Model peci sama seperti khas Indonesia dilengkapi dengan garis,strip dan segi Lima warna

kuning disebelah kiri.

2.1.8.3. Bahan Peci

Peci resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang tebal dan kaku.

2.1.9. Salempang

2.1.9.1. Warna salempang

Warna salempang organisasi memiliki tiga warna, yaitu biru tua, kuning dan biru muda

2.1.9.2. Ukuran salempang

Salempang organisasi yang resmi berukuran panjang 60 cm dan lebar 4 cm.

2.1.9.3. Bahan salempang

Salempang resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang halus dan

berkilap, dilengkapi rompi dan lencana diujung keduanya.

2.1.10. Lencana

2.1.10.1. Jenis lencana

Lencana organisasi dapat dikelompokan kedalam dua jenis,yaitu lencana besar dan lencana

kecil

2.1.10.2. Warna Lencana

Warna lencana besar memiliki dasar sesuai dengan bahan,sedang lencana kecil berwarna

dasar putih berlambang PMII sesuai ketentuan lampiran ART.

2.1.10.3. Bentuk Lencana

Lencana besar berbentuk perisai,sesuai perisai lambang PMII dengan ukuran tinggi 9 cm

dan lebar 7 cm 73 sedang lencana kecil berbentuk bulat berdiameter 3 cm.

2.1.10.4. Bahan Lencana

Lencana besar dan kecil terbuat dari bahan logam,seperti aluminium,seng,dan sebagainya .

2.1.10.5. Tulisan

Lencana besar hanya berwujud lambang tanpa tulisan,sedangkan lencana kecil bertuliskan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mengitari lambang PMII.

2.1.11. Kartu Tanda Anggota

2.1.11.1. Sistematika

Bagian belakang

a. Nomor

b. Nama

c. Tempat Tanggal Lahir

d. Alamat Rumah

e. Perguruan Tinggi

f. Fakultas/Jurusan

g. Komisariat

h. Tempat dan tanggal Pembuatan

i. Tanda Tangan dan nama terang pemegang KTA

j. Tanda Tangan dan nama terang PKC/PC

k. Stempel PKC/PC

Bagian depan

a. Kop dan logo PMII

b. Tujuan sesuai dengan pasal 4 AD PMII

c. Tanda tangan dan nama terang ketua umum dan sekjend PB. PMII

d. Pas photo ukuran 2 x 3 disebelah kanan

e. Stempel PB PMII

2.1.11.2. Bentuk

Ditulis dengan block style yaitu bentuk ketikan yang seluruhnya mulai dari nomor sampai nama

penanda tangan berada ditepi yang sama.

2.1.11.3. Kertas

Kertas KTA berwarna dasar kuning dan ada back ground lambang PMII

2.1.11.4. Nomor

Penomoran Anggota PMII disusun sebagai berikut:

01-01-A01-01-01-01-2002 dengan keterangan:

01 pertama merupakan nomor keaggotaan yang ditetapkan oleh Pengurus Besar PMII

A merupakan kode wilayah masing-masing PKC/PC

01 kedua merupakan nomor keanggotaan yang ditetapkan oleh PKC

01 ketiga merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PC

01 keempat merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PK

01 kelima merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PR

01 keenam merupakan bulan penerbitan KTA

2002 merupakan tahun penerbitan KTA

2.1.11.5. Ukuran

Panjang 6 cm dan lebar 4 cm

2.1.11.6. Tulisan

Menggunakan font Times New Roman diseluruh bagian KTA

2.1.12. Lambang PMII

Lambang PMII serta maknanya adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi

2.1.12. Bendera PMII

Bendera PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi

2.2. PEDOMAN TEKNIS

2.2.1 Surat

2.2.1.1. Sebelum proses pengetikan surat,sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat

terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan

2.2.1.2. Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus

dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip

2.2.1.3. Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi

yang terkandung dalam nomor surat.Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai

dengan titik dan bukan dengan garis.

2.2.1.4. Setiap penomoran surat mengandung 6 item kode (untuk PB) dan 7 item untuk

(Pengurus Koorcab/Cabang) yaitu :

a. Nomor Surat

b. Tingkat Kepengurusan

(1). Pengurus Besar disungkat PB

(2). Pengurus Koordinator Cabang disimgkat PKC

(3). Pengurus Cabang disingkat PC

(4). Pengurus Komosariat disimgkat PK

(5). Pengurus Rayon disingkat PR

c. Jenis Surat dan Nomor Urut :

Untuk Pengurus Besar :

(1). Internal khusus,seperti surat keputusan ditandai dengan kode : 01

(2). Internal Umum,seperti surat-surat biasa selain surat keputusan,

ditandai kode : 02

(3). Eksternal khusus,seperti surat mandat khusus,audensi dengan pejabat

dll, dipakai kode : 03

(4). Eksternal umum adalah surat yang bersifat umum,ditandai dengan

kode : 04.

Untuk Pengurus Koorcab,Cabang,Komisariat dan Rayon

(1).Internal,( umum dan khusus ),dengan kode : 01

(2).Eksternal ( umumdan khusus ),dengan kode : 02

d. Penandatangan Surat

Untuk Pengurus Besar

(1). Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekjen ,ditandai dengan kode :

A-L

(2) .Jika penandatangan surat adalah ketua Umum dan Wakil

Sekjen,ditandai dengan kode : A-II

(3). Jika penandatangan surat adalah ketua Umum dan Sekbid ditandai dengan kode:

A-III

(4). Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekjen ,ditandai dengan kode : B-I

(5). Jika Penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekjen,ditandai dengan kode: BII

(6). Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekbid ditandai dengan kode : B-III

(7). Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekjen,Bendahara dan Wakil

Bendahara ditandai dengan kode : C-I

(8). Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum,Wakil Sekjen,dan Bendahara/Wakil

Bendahara,ditandai dengan kode : C-II

(9). Jika penadatangan surat adalah Ketua, Sekbid dan Bendahara/Wakil

Bendahara,ditandai dengan kode : C-III.

(10). Jika Penanda tangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan kode :

A-0

Untuk Pengurus Koorcab dan Cabang :

(1). Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris

Umum ditandai dengan kode : A-I

(2). Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris, ditandai dengan kode

:A-II

(3). Jika penandatangan surat Ketua dan Sekretaris Umum, ditandai

dengan kode : C-III

(4). Jika penandatanganan surat adalah Ketua dan Sekretaris ditandai dengan kode :

B-II. Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan organisasi :

(5). Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum, Sekretaris Umum dan

Bendahara/Wakil Bendahara, ditandai dengan kode : C-I

(6). Jika penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara/wakil

bendahara ditandai dengan kode : C-II

(7). Jika Penandatangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan kode : A-0

Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon :

(1). Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris ,ditandai dengan kode : A-I

(2). Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai dengan kode :

A-II

(3). Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode :

B-I

(4). Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan wakil Sekretaris ditandai dengan

kode : B-II

(5). Jika Penanda tangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan kode : A-0

Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan organisasi:

(1). Jika penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara/ Wakil

Bendahara ditandadi dengan kode : C-I

(2). Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Bendahara /

Wakil Bendahara ditandai dengan kode : C-II

e. Bulan Surat

Kode bulan surat sesuai dengan bilangan bulan dan ditulis dengan angka Arab.

f. Tahun Surat

Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.

g. Kode Koorcab/ Cabang .

Khusus untuk Koorcab dan Cabang mencantumkan kode dan diletakkan setelah

kolom tingkat kepengurusan dan periode tingkat kepengurusan. Kemudian untuk

Komisariat dan Rayon cukup menentukan kode Cabang yang bersangkutan.

(1). Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Sumatera,ditandai dengan kode : U

(2). Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Jawa dan Madura,ditandai dengan kode :

(3). Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, ditandai

dengan kode : W

(4). Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Kalimantan ditandai dengan kode : X

(5). Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Sulawesi ditandai dengan kode : Y

(6). Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Maluku dan Irian Jaya ditandai dengan

kode : Z

Kode Koorcab/Cabang :

Kode Pulau Propinsi Nomor

U Sumatra Sumatra Utara

Aceh

Sumatra selatan

Sumatra Barat

Lampung

Bengkulu

Riau

Bangka Belitung

U-01

U-02

U-03

U-04

U-05

U-06

U-07

U-08

V Jawa dan

Madura

Jawa Tengah

Jawa Barat

DKI Jakarta

Jatim

Jogja

Banten

V-01

V-02

V-03

V-04

V-05

V-06

W Bali dan Nusa

Tenggara

Bali

NTB

NTT

W-01

W-02

W-03

X Kalimantan Kalbar

Kalteng

Kalsel

Kaltim

X-01

X-02

X-03

X-04

Y Sulawesi Sulsel

Sultra

Sulut

Sulteng

Gorontalo

Y-01

Y-02

Y-03

Y-04

Y-05

Z Maluku dan

Papua

Maluku

Maluku Utara

Papua

Z-01

Z-02

Z-03

Contoh

A. Surat Pengurus Besar

Nomor : 001.PB-XIV.02-001.A-1.09.2002

001 = Nomor urut surat keluar

PB = Pengurus Besar

-XIV = Periode ke 14

02 = Jenis surat internal khusus

001 = Nomor urut surat jenis tersebut

A-I = Ditanda tangani Ketua Umum Dan Sekjen

09 = Bulan ditetapkannya surat

2002 = Tahun pembuatan surat

B. Surat Pengurus Koordinator Cabang

Nomor : 027.PKC-XII.Y-0.01-018. A-II.10.2002

027 = Nomor urut surat keluar

PKC = Pengurus Koordinator Cabang

-XII = Periode kepengurusan

Y-0 = Kode Koorcab Sulawesi Selatan

01 = Jenis surat internal (umum dan khusus)

-018 = Nomor urut surat jenis tersebut

A-II = Ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris

10 = Bulan ditetapkannya surat

2002 = Tahun pembuatan surat

C. Surat Pengurus Cabang

Nomor : 035.PC-XVI.Y-01.02-022.B-I.11.2002

035 = Nomor urut surat

PC = Pengurus Cabang

-XVI = Periode Kepengurusan

02 = Jenis surat eksternal (khusus dan umum)

-022 = Nomor urut surat jenis tersebut

B-I = Ditandatangani Ketua dan Sekretaris Umum

11 = Bulan diterbitkannya surat

2002 = Tahun pembuatan surat

D. Surat Perngurus Komisariat

Nomor : 021.PK -XI.Y-01.01.B-II.12.2002

021 = Nomor urut surat

PK = Pengurus Komisariat

-XI = Periode kepengurusan

Y-01 = Kode Cabang Makassar

01 = Jenis surat intern (umum dan khusus)

B-II = Ditandatangani Wakil Ketua dan Wakil SEkretaris

12. = Bulan diterbitkannya surat

2002 = Tahun pembuatan surat

E. Surat Pengurus Rayon

Nomor : 016.PR-IX.Y-01.02-007.A-I.01.2002

016 = Nomor urut surat

PR = Pengurus Rayon

-IX = Periode kepengurusan

Y-01 = Kode Cabang Makassar

02 = Jenis surat ekstern

-007 = Nomor urut surat jenis tersebut

A-I = Ditandatangani Ketua dan Sekretaris

01 = Bulan ditetapkannya surat

2002 = Tahun pembuatan surat

2.2.1.5. Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara

vertikal, wajib memberikan tembusan.

2.2.1.6. Untuk surat kepanitiaan sedapat mungkin berpedoman pada tata cara penomoran surat

sebagaimana tercantum pada point 2.2.13 dan 2.2.1.4.

2.2.1.7. Penandatanganan seluruh jenis aurat- surat harus menggunakan tinta warna hitam.

2.2.2. Stempel

2.2.2.1. Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusahakan sedapat mungkin agar

tertera ditengah – tengah antara dua tandatangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus

yang bertandatangan.

2.2.2.2. Pengurus yang berwenang stempel organisasi adalah Ketua Umum atau Sekjend (untuk PB ),

Ketua Umum atau Sekretaris Umum ( untuk Koorcab/Cabang ) dan Ketua atau Sekretaris

(untuk Komisariat dan Rayon).

2.2.2.3. Pembuatan stempel kepanitiaan harus mencantumkam lambang PMII disebelah kiri dan tulisan

yang menunjukan jenis kepanitiaan disebelah kanan,dengan ukuran yang serasi dan seimbang.

Contoh

A. Stempel Pengurus Besar :

B. Stempel Pengurus Koorcab :

C. Stempel Pengurus Cabang.

D. Stempel Pengurus Komisariat

E. Stempel Pengurus Rayon

2.2.3. Buku Agenda

2.2.3.1. Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun

surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu dipelihara

dan disimpan secara baik setelah dipergunakan.

2.2.3.2. Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita sedang membuat surat

atau ketika menerima surat dari instansi lain.

2.2.3.4. Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun kedalam berjumlah 6 (

enam ) kolom.

Contoh.

A. Agenda surat keluar

No. Surat

Si alamat surat

Tgl Surat

Hal

Ket

Buat Kirim

1 2 3 4 5 6 7

B. Agenda surat masuk

No. Surat

Si alamat surat

Tgl Surat

Hal

Ket

Buat Datang

1 2 3 4 5 6 7

2.2.4. Buku Kas

2.2.4.1. Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana organisasi,

harus tercatat dalam buku Kas, terdiri atas:

a. Buku Harian

b. Neraca Bulanan

c. Neraca Tahunan

2.2.4.2. Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debet) dan pengeluaran

dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam penjumlahan uang disebut

saldo.

2.2.4.3. Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah

Bendahara/wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi.

Contoh :

A. Buku Harian

Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

B. Neraca Bulanan

Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

C. Neraca Tahunan

Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

2.2.4.4. Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk neraca, juga

dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk

kepentingan organisasi.

2.2.5 Buku Inventarisasi

2.2.5.1. Buku inventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang milik

organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap

barang-barang tersebut, sebagai asset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti

kepengurusan.

2.2.5.2. Model buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 7 kolom, seperti

berikut ini :

No Nama

Barang

Thn Pembuatan Merk Jumlah Keadaan Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

2.2.5.3. Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah sekjen/sekretaris

Umum/sekretaris disemua tingkatan organisasi.

2.2.6. Papan Nama

2.2.6.1. Papan nama organisasi dipasang dengan seizin pihak yang berwenang dinding atau halaman muka

kantor sekretariat atau ditempat yang strategis dan berdekatan dengan sekretariat organisasi.

2.2.6.2. Pembuatan papan nama organisasi dan pemasangannya harus memperhatikan ketentuan sebagaimana

tercantum pada pedoman umum point 2.1.6

A. Pengurus Besar

B. Pengurus Koorcab :

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

C. Pengurus Cabang.

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

D. Pengurus Komisariat

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

E. Pengurus Rayon

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

2.2.7. Jaket

2.2.7.1. Jaket resmi organisasi digunakan oleh anggota dan fungsionaris pada acara-acara resmi organisasi,

termasuk didalamnya rapat-rapat pengurus disemua tingkatan organisasi, serta ketika menghadiri

resepsi/acara yang diselenggarakan organisasi lain.

2.2.7.2. Penggunaan jaket secara lengkap dengan peci dan salempang hanya pada acara pelantikan pengurus

disemua tingkatan organisasi, resepsi Harlah dan pada setiap upacara pembukaan kegiatan

organisasi.

2.2.7.3. Pembuatan jaket resmi organisasi harus senantiasa memperhatikan ketentuan pada pedoman umum

poin 2.1.7.

2.2.7.4. Pengurus yang berwenang menggunakan jaket secara lengkap adalah pengurus harian pada semua

tingkatan organisasi,terutama Ketua Umum dan Sekjend ( untuk PB ),Ketua Umum dan Sekretaris

Umum ( untuk PKC/PC ), Ketua dan Sekretaris untuk Komisariat dan Rayon.

2.2.8. Peci

2.2.8.1. Peci organisasi digunakan pada acara-acara resmi maupun semi untuk menunjukan identitas

organisasi kepada khalayak umum.

2.2.8.2. Peci organisasi wajib digunakan bagi para petugas bidang protokol dan atau/ anggota pada setiap

kegiatan disemua tingkat organisasi.

2.2.8.3. Pembuatan peci resmi organisasi harus senantiasa memperhatikan ketentuan pada pedoman umum

point 2.1.8

2.2.9. Selempang

2.2.9.1. Salempang dapat digunakan bersama dengan atau tanpa jaket.Tapi untuk acara sebagaimana

ketentuan pada pedoman tehnis point 2.2.7.2.harus dengan jaket

2.2.9.2. Jika salempang akan dikenakan,maka sisi bagian luar adalah yang berwarna biru tua dan sisi bagian

dalam adalah biru 73 muda.Kemudian pada pertemuan kedua ujung salempang diletakkan lencana

besar PMII, pembuatan salempang harus senantiasa memperhatikan ketentuan pada pedoman point

2.1.9.

2.2.10. Lencana

2.2.10.1.Lencana organisasi dapat digunakan pada peci, baju dan benda lainnya ,yang bertujuan menunjukan

identitas pada khalayak umum.

2.2.10.2.Peneggunaan lencana besar disematkan pada jaket atau salempang dan lencana kecil – pada peci

atau baju diatas dada sebelah kiri.

2.2.10.3.Pembuatan lencana organisasi harus senantiasa memperhatikan ketentuan pada pedoman umum

point 2.1.10.

2.2.11. Kartu Tanda Anggota

2.2.11.1. KTA diberikan setelah mengikuti MAPABA dan dinyatakan lulus dan sudah dibaiat sebagai

anggota PMII.

2.2.11.2. KTA digunakan dalam acara-acara resmi organisasi apabila dibutuhkan misalnya seperti kongres,

muspim dan lain sebagainya untuk menjadi tanda pengenal bahwa ia benar-benar anggota PMII.

III. PENUTUP

3.1. Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi ini,akan berfungsi sebagai mana mestinya,jika seluruh

anggota dan pengurus disemua tingkatan organisasi berkemauan keras melakukan pedoman ini secara

sungguh-sungguh.

3.2. Hal-hal yang belum terjangkau dalam pedoman ini,akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 16 Desember 2006

PIMPINAN SIDANG MUSPIMNAS 2006

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Mashudi Abdurrahman

Ketua

Bakron Hadi

Sekretaris

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Subang

Tujuan PMII

Laman

Peraturan Organisasi