PMII Subang Menolak Rencana Pengadaan Mobil Dinas Baru DPRD Subang

SUBANG, - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Subang melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembelian mobil dinas baru untuk DPRD Kabupaten Subang. Jum'at (21/12/20.

Aksi yang diawali berjalan kaki sambil mendorong sepeda motor sebagai simbol penolakan, massa kemudian dilanjutkan dengan membakar ban bekas di depan Kantor DPRD, sambil terus melakukan orasi penolakan atas rencana pembelian mobil dinas baru.

"Kami PMII Cabang Subang menolak keras atas adanya rencana pembelian mobil dinas baru untuk anggota Dewan. Harusnya anggota dewan mengetahui bagaimana kondisi masyarakat kecil yang menjadi korban atas kebijakan yang salah dan tidak pro rakyat," teriak Orator Aksi Abdun Nasir.

hal ini, tambah Nasir jelas menunjukan ketidak berpihakan anggota dewan terhadap pembangunan Kabupaten Subang, karena harusnya DPR bisa mewakili rakyat bukan malah memikirkan kepentingan sendiri.

"DPRD Subang telah menyakiti rakyat, mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Menurut Koordinator Aksi, Toto Taufiq Munajat, anggota DPRD Subang tidak pantas menjadi wakil rakyat, sudah terlalu banyak penghianatan yang dilakukan oleh DPR, mulai dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat sampai dengan selalu mengedepankan kepentingan pribadi. "Oleh karena itu Kami menolak rencana pembelian mobil dinas baru untuk anggota Dewan," ujarnya.

Orasi yang dilakukan oleh PMII semakin memanas ketika tidak ada satupun anggota Dewan yang menemui mereka, untuk menyampaikan bagaimana tanggapanya. Merasa jengkel karena tidak diperhatikan, massa aksi menyandera salah satu mobil berflat merah yang terparkir di halaman parkir DPRD Subang. kemudian menerobos masuk ke gedung DPRD dan melakukan penggeledahan ruangan fraksi satu persatu untuk bisa meminta pandangan anggota dewan atas rencana pembelian mobil dinas baru itu.

Hasil penggeledahan tidak ada satu pun anggota dewan yang ditemui, akhirnya puluhan massa itu membubarkan diri dengan berjanji akan kembali lagi untuk bisa memastikan bahwa rencana pembelian mobil dinas adalah kebijakan yang salah.

"Kami kecewa dengan tidak ada satupun anggota dewan yang dapat ditemui, oleh karena itu, Kami akan terus melakukan aksi untuk bisa menggagalkan pembelian mobil dinas baru itu," ujar Ketua Umum PMII Cabang Subang, Ade Mahmudin.

Menurut Ade, rencana pembelian mobil dinas baru itu harus dikaji ulang, karena di Kabupaten Subang masih banyak masyarakat yang membutuhkan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Dengan porsi APBD 70 persen untuk belanja tidak langsung dan 30 persen belanja langsung menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Subang tidak peduli akan nasib rakyatnya," tegas Ade.

Sebelumnya diberitakan, Skertaris DPRD Kabupaten Subang, Abdurakhman membenarkan bahwa ditahun 2013 mendatang DPRD akan mendapatakan tambahan kendaran roda empat jenis Avanza dengan anggaran sebanyak Rp.4,5 milyar. "Dari jumlah anggaran itu, Kita akan peruntukan bagi 18 kendaran roda empat jenis Avanza," ujar Abdurrakhman.

Dari 18 kendaran tersebut, nantinya akan di peruntukan bagi para anggota DPRD Kabupaten Subang yang masih mengunakan kendaran Isuzu Phanter tahun 2004, dimana saat ini dari 50 Anggota DPRD Subang yang masih mengunakan Mobil Iszu Phanter tahun 2014 ada 18 orang.


Adapun realisasi Mobdin DPRD menurut Abdurakhaman akan dilakasanakan sekitar  bulan Juni 2013 mendatang, setelah melalui lelang secara terbuka.


"Untuk saat ini Kami belum bisa menentukan nominal per Mobdin DPRD, karena realisasinya baru akan kita laknasanan sekitar bulan Juni 2013 mendatang, terus harga mobil itu kan fluktuasi," ujarnya.

Saat disinggung mengenai banyaknya keritikan dalam pengadan Mobdin DPRD, Abdurakhman enggan memberikan komentarnya. "Kalau pun ada kritikan, itu bukan ranah Kami untuk menjawab," ujarnya.

Peringati Hari Anti Korupsi Dan HAM, PMII Blokir Jalan

SUBANG- Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Subang menggelar aksi unjuk rasa terkait peringatan hari Anti Korupsi Sedunia dan Hak Azazi Manusia (HAM) di gedung DPRD Subang, Jl. Dewi Sartika Subang, Selasa (12/12/2012).

Aksi yang diawali dengan pemblokiran jalan Wangsaghparana ini dikawal ketat puluhan aparat yang mengawal jalannya aksi yang sempat kesulitan mengurai kemacetan. Namun aksi pemblokiran jalan ini tidak berlangsung lama karena massa meneruskan aksinya menuju gedung DPRD Subang. Sesampainya di halaman Gedung DPRD, massa membakar ban bekas sebagai simbol reaksi sosial akibat kebijakan yang tidak pro rakyat. Setelah puas berorasi massa meneriakkan yel-yel kecaman terhadap institusi DPRD karena tidak ada satupun anggota dewan yang ada di dalam kantornya.

"Kemana para wakil rakyat ini. Jika betul tidak ada, kita acak-acak gedung ini dan segel gedung, mobil serta fasilitas lainnya", teriak salah seorang orator dalam orasinya.

Namun, Tidak beberapa lama, salah seorang anggota DPRD subang Beni Rudiono tampak baru hadir di tempat kerjanya. Turun dari kendaraanya, langsung menemui pengunjuk rasa.

Massa PMII tersebut mengkritisi kebijakan DPRD Subang yang beberapa hari lalu mengetuk palu pengesahan APBD 2013 senilai Rp1,5 Triliun. Dana sebesar itu berpotensi untuk dikorupsi oleh tikus-tikus berdasi. Massa PMII mendesak gantung semua pejabat pemakan dana APBD. Sambil
membentangkan spandung yang bertuliskan “Tutup Mulut Dan Katakan TIDAK” massa yang sudah geram ini tidak henti-hentinya mengeluarkan yel-yel kecaman terhadap institusi wakil rakyat tersebut.

“kebijakan itu jelas-jelas telah mengindikasikan terbukanya peluang untuk korupsi. Oleh karena itu dalam refleksi hari anti korupsi ini DPRD harus benar-benar serius dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol jalannya pemerintahan di Kabupaten Subang ini,” tegas korlap Aksi Saepul Imron.

Masih menurut Imron, dengan perbandingan angka 70:30 % ini jelas akan mempengaruhi kepada terhambatnya pembangunan di Kabupaten Subang. "Kebijakan tidak prorakyat kembali terjadi di Subang, pada APBD 2013 persentase antara belanja lansung dan tidak langsung 30:70 dari Rp1.5 triliun. Dana hanya 30% itu cukup untuk apa? Itu belum disunat, dipotong dan dikorup," tegas Imron.

Sementara itu, Ketua Umum PMII Subang Ade Mahmudin masalah infrastruktur, fasilitas warga dan lainnya menjadi kebutuhan utama warga. Mirisnya, dengan fakta yang ada, hampir setiap tahun persentase belanja langsung pada APBD tidak beranjak di atas 30%.

“Kami menghimbau publik harus mewaspadai dan mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Kepada pengguna anggaran, kami meminta tidak menghambur-hamburkan dana APBD. Manfaatkan penggunaan APBD untuk kesejahteraan rakyat dan jangan menghamburkan. Kita juga meminta tindak tegas terhadap pelaku korupsi," tandas Ade.

Selain mengusung Issu korupsi, Massa PMII Subang ini meminta kepada DPRD agar dalam kebijakan-kebijakannya jangan ada unsur yang mengarah kepada penyimpangan-penyimpangan sosial yang berindikasi terhadap pelanggaran Hak Azazi Manusia.