POCONG kecam institusi DPRD Subang

SUBANG- Puluhan Massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Subang menggelar aksi unjuk rasa terkait refleksi hari sumpah pemuda ke-84 di Kantor DPRD Subang, Senin/ 29/10/2012.  

Dalam aksi itu mereka melakukan aksi teatrikal dengan membawa "pocong" yang disimbolkan sebagai bentuk tewasnya nurani para Pejabat dan Aparat pemerintahan. Selain itu mereka juga meneriakkan yel-yel kecaman terhadap institusi DPRD dan menggelar tahlilan dengan kalimat “Laa Ilaaha Illallah, DPRD musuh Allah”.

Mereka menilai, DPRD yang befungsi sebagai pengontrol jalannya birokrasi, sudah gagal dalam menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan rakyat. massa menuntut para elit pemerintah itu bertanggung jawab atas nasib yang iderita rakyat.

"Rakyat hari ini tidak butuh bargain pollitik apapun, pembangunan harus segera dilakukan apapun alasannya," kata Ketua Umum PMII Subang Ade Mahmudin.

Dalam aksi "Refleksi Hari Sumpah Pemuda ke-84" itu mereka menuangkan sikapnya dalam 4 tuntutan, yakni lembaga pemerintahan untuk taat konstitusi kembali ke jiwa sumpah pemuda, dan menyediakan lapangan pekerjaan layak untuk pemuda.

Selain itu, mereka juga mendesak segera menuntaskn RAPBD untuk merealisasikan pembangunan dan pro rakyat serta tindak tegas oknum parat yang melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dan pemuda.

Setelah menggelar aksi di DPRD, massa melanjutkan aksinya dengan konvoi menuju Polres Subang. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap insiden yang dialami kader-kader PMII Kota Banjar yang menjadi korban refresifitas aparat polres kota banjar.

Dalam aksinya mereka menuntut dan mengutuk keras tindakan represif-kekerasan aparat polres Banjar terhadap massa aksi PMII Kota Banjar. Mereka juga menuntut kepada Kapolres Banjar untuk meminta maaf kepada PMII Kota Banjar dengan dimuat pada media lokal dan nasional selama 7 hari berturut-turut.

“Saya menuntut kepada Polda Jabar untuk mencopot Kapolres Kota Banjar selaku penanggung jawab aparat setempat yang secara langsung melakukan pembiaran atas aksi kekerasan yang dilakukan bawahannya juga menuntut kepada Kapolres Subang untuk mendukung tuntutan kami diatas. Perilaku polres Banjar secara jelas gagalnya institusi polri dalam transformasi kepolisian dalam melakukan reformasi. Lebih baik bubarkan saja institusi kepolisian dan diganti dengan pramuka”. Pungkas Ade.

Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) PMII Cabang Subang

SUBANG- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Subang, menggelar Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Raya yang diselenggarakan di Villa Tanjung Harapan, Cijambe Subang, (15/10/2012).

Acara yang diselenggarakan selama dua hari yakni sejak tanggal 14 oktober tersebut diikuti oleh 133 peserta yang terdiri dari beberapa kepengurusan komisariat/ kampus se Kabupaten Subang, diantaranya dari Komisariat STAI Miftahul Huda Pamanukan, STIE Miftahul Huda Pamanukan, Universitas Subang, STKIP/STMIK Subang dan STAI Riyadhul Jannah Jalan Cagak.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (PC NU) Kabupaten Subang, KH. Musyfiq Amrullah, Lc, M.Si, dan ditutup oleh Majlis Pembina Cabang (Mabincab, red) PMII Kabupaten Subang, Zainal Abidin, S.Pd.I. selain itu, hadir juga sebagai pemateri Rektor Universitas Subang, Drs. H. Makmur Sutisna, WD, M.MPd, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang, Drs. H. Anang Jauharudin, M.MPd, dan Dra. Hj. Siti Salbiah, SH, M.Si.

Menurut Ketua Tanfidziyah PC NU Kabupaten Subang, Musyfiq Amrullah, kendati PMII secara struktural terpisah dari NU, tapi secara ideologis PMII tidak pernah terpisahkan dari NU.

“Jika melihat dari sejarah berdirinya PMII, itu tidak pernah terpisah dari peran NU. Karena, para perumus pendirian PMII mereka meminta restu dan ijin kepada PBNU saat itu. Karena NU menyadari bahwa ajaran-ajaran trans-nasional yang cenderung bertentangan dengan konsep Islam Indonesia, Ahlussunnah Wal Jama’ah dan Pancasila, PMII tampil sebagai garda terdepan dalam mengawal tegaknya Islam di Indonesia dan NKRI,” paparnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum PMII Cabang Kabupaten Subang, Ade Mahmudin bahwa sudah saatnya sebagai Mahasiswa harus mempunyai gagasan yang membangun untuk perubahan yang berlandaskan Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah.

“Nilai Dasar Pergerakan (NDP,red) PMII sudah dengan tegas mengisyaratkan bahwa Konsep Islam Indonesia dan Ahlussunnah Waljama’ah, serta pancasila merupakan harga mati yang sampai kapanpun harus tetap dipertahankan. Oleh karena itu, untuk anggota PMII yang baru ini setelah kembali ke Kampusnya masing-masing harus benar-benar menginternalisasikan nilai-nilai PMII dalam falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Ade.

Aksi Refleksi Hari Kesaktian Pancasila

SUBANG - Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, puluhan massa yang tergabung dalam  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Subang menggelar aksi unjuk rasa dan seruan moral dengan turun kejalan di Bundaran Wisma Karya Subang, Senin (1/10/2012).

Meski panas begitu menyengat, namun para aktivis PMII tersebut sangat antusias berunjuk rasa dengan berorasi bergantian di jalan raya. Mereka membentangkan sepanduk yang bertuliskan “jangan jadikan Pancasila sebagai komoditas politik” dan membagikan selembaran yang berisi seruan kepada masyarakat untuk memahami arti penting dari eksistensi dan falsafah pancasila, serta meneriakan yel-yel kecaman terhadap pemerintahan SBY-Boediono yang telah gagal dalam mensejahterakan rakyat.

Korlap aksi, Abdun Nasir mengatakan, aksi ini merupakan bentuk seruan moral kepada masyarakat agar kembali menghayati jati diri pancasia sebagai landasan berpijak.

“Urgensitas Pancasila sebagai cita-cita Negara Indonesia sudah cukup jelas. Tapi faktanya pancasila belum mengakar dalam masyarakat Indonesia terutama bagi oknum-oknum pejabat yang rakus dan mempolitisir pancasila untuk kepentingan pribadinya.  Terutama kepada pemerintah harus benar-benar berjiwa pancasialis dalam menjalankan tugasnya,” paparnya.

Sementara Ketua Umum PC PMII Kabupaten Subang, Ade Mahmudin mengatakan bahwa banyaknya ketimpangan sosial dan kebijakan yang tidak pro rakyat merupakan bukti nyata bahwa pemerintah tidak menjiwai pancasila dalam menjalankan tugasnya.

“Jika mereka benar-benar komitmen dalam pengabdiannya, mestinya mereka harus berjiwa pancasilais yang kemudian tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang. ” pungkas ade.

Dalam aksinya, sesuai butir-butir pancasila mereka menununtut kepada pemerintah dan menyatakan sikap. diantaranya, menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan atas nama Agama, kembalikan citra bangsa ini sebagai bangsa yang beradab, tindak tegas kelompok-kelompok yang memicu dis-integrasi bangsa, junjung tinggi niai-nilai demokrasi dalam menjalankan amanat UUD sebagai landasan berpijak, nasionalisasi aset perekonomian untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, dan menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Subang agar menjalankan pemerintahan yang bersih.