Yaumul Ijtima' PC NU Subang

SUBANG – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Subang menggelar kegiatan Yaumul Ijtima’ yang berorientasi kepada rethorika dakwah melalui dzikir akbar di Masjid Agung Subang, Jalan Ghoparana Subang (Sabtu/28/4/2012).

Kegiatan ini dimotori oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU,red) yang rutin digelar setiap hari Sabtu diakhir Bulan. Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Bupati Subang, Ojang Sohandi, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Subang, H. Aldim, M.Si, Ketua Tanfidziyah PC NU Subang, KH. Musyfiq Amrullah, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, H. Ahmad Ardani, Anggota DPRD Subang, H. Oman Warjoman dari Fraksi Golkar, Satibi dari Fraksi Demokrat, Beny Roediono dari Fraksi PDIP, Syahroni dari Fraksi PKB,  dan tampil sebagai penceramah KH. Mustofa Aqil Siraj dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Searta dihadiri oleh semua Badan Otonom NU, seperti GP Ansor, Muslimat, Fatayat, IPNU, dan IPPNU. Dan hadir juga puluhan Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Subang.

Menurut Ketua PCNU Subang, KH. Musyfiq Amrullah, bahwa kegiatan ini salah satu yang menjadi tujuannya adalah sebagai upaya penyadaran kepada Masyarakat luas khususnya warga Nahdliyin. Bahwa begitu pentingnya mempererat ukhuwah nahdliyah.

“Ukhuawah Nahdliyah merupakan skala prioritas dari kegiatan ini. Karena, dengan mempererat hubungan shilaturrahim sangat berpotensi sekali terhadap konsepsi Ri’ayatul Ummah (menghidupi ummat,red). Selain itu juga, kegiatan ini berorientasi kepada bagaimana kita Warga Nahdliyin mampu mempertahankan dan memperkuat amalan dan hujjah (tradisi,red) NU. Dimana, telah kita ketahui bahwa tempat-tempat strategis yang menjadi aset NU, kini mulai dikuasai oleh kelompok yang anti terhadap NU. Untuk itu, hari ini harus sudah saatnya NU merebutnya kembali,” tegas Musyfiq yang disambut aplous ribuan nahdliyin.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Barat, H. Ahmad Ardani, bahwa salah satu agar tradisi dan ajaran NU semakin dikenal oleh masyarakat adalah pengupayaan inventarisir data kepengurusan NU dimasing-masing tingkatan.

“Inventarisir data kepengurusan dari semua tingkatan harus benar-benar diupayakan. Termasuk memasang papan nama kepengurusan mulai dari Pengurus Cabang (Kabupaten/ Kota), MWC (Kecamatan), Ranting (desa), dan anak ranting (dusun). Karena, menjadi menarik ketika ada anggapan bahwa walapun NU tidak pernah mendata warganya dengan data base, tapi awarga NU tetap semakin terbanyak,” papar Ardani.

Sementara Plt. Bupati Subang, Ojang Sohandi mengatakan kegiatan merupakan dari implementasi dari Tholabul Ilmi (mencari ilmu,red) yang sudah ditetapkan oleh syari’at Islam.

“Hendaknya kita memanfaatkan momentum ini sebagai upaya Tholabul Ilmi (mencari ilmu,red) yang sudah diwajibkan dalam Agama. Terutama mencari ilmu yang berorientasi kepaada pendidikan berbasis pendewasaan karakter. Karena, ketika karakter masyarakat sudah terbentuk dengan baik, niscaya akan melahirkan tatanan kehidupan yang penuh toleransi,” papar ojang.

Aksi Refleksi Peringatan Hari Kartini

Subang- Puluhan Aktivis yang tergabung dalam Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI,red) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU,red) melakukan aksi turun ke jalan dengan long march dari jalan H. Ikhsan Pamanukan menuju Fly Over Pamanukan dan membagi-bagikan selembaran seruan moral dan karangan bunga kepada pengguna jalan dalam rangka memperingati hari kartini yang jatuh pada 21 April (Sabtu,21/2012).

Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari puluhan kepolisian dari Polsek Pamanukan dan mendapat perhatian dari para pengguna jalan kawasan tersebut. Kendati membuat macet, namun para pengguna jalan
sangat antusias menyaksikan orasi dan teatrikal yang menggambarkan korban dari kekerasan dalam rumah tangga dan derita para Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang menjadi korban ditempat mereka bekerja.

Menurut Ketua KOPRI Subang, Neneng Nurhasanah menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan seruan moral kepada para pengguna jalan terutama kepada kaum perempuan. Bahwa eksistensi perempuan yang saat ini masih merasa terdiskriminasikan, hendaknya bangkit untuk melawan segala bentuk ketidak adilan. Padahal para wakil perempuan yang duduk dikursi wakil rakyat ternyata belum bisa dirasakan manfaatnya.

“saat ini telah cukup banyak perempuan yang terdidik dan menempati posisi-posisi strategis diberbagai sektor kebijakan. Namun, pada kenyataannya masih banyak oknum yang menjadikan kaum perempuan
tersudutkan, kebijakan politik yang tidak sensitive gender, KDRT  yang terus meningkat dan didominasi oleh kaum perempuan, merupakan beberapa contoh betapa perempuan masih dalam jalan terjal,” tegas Neneng.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua IPPNU Cabang Subang, Nurul Jannah bahwa tujuan yang menjadi skala prioritas dari aksi ini adalah penegakkan supremasi hukum terhadap orang yang melakukan tindakan
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang saat ini masih merambah disetiap kehidupan rumah tangga.

“tegakan supremasi hukum terhadap oknum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu hentikan perdagangan perempuan, jangan jadikan 30% kuota keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya sebagai aksesoris politik, samakan upah pekerja perempuan dengan laki-laki, lindungi dan selamatkan hak-hak tenaga kerja wanita (TKW) dan hentikan segala bentuk diskriminasi perempuan serta  optimalkan pendidikan
pemberdayaan,” papar Nurul.

Sementara menurut Ketua Umum PMII Cabang Subang, Ade Mahmudin mengaku sangat apresiatif dengan aksi yang dilakukan oleh wadah perempuan di PMII ini. Pasalanya, aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas yang dibangun oleh perempuan agar terciptanya kesetaraan gender dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Aksi tersebut merupakan upaya memberikan pencerahan kepada kaum perempuan terhadap reformulasi kesetaraan gender yang sampai saat ini posisi perempuan seakan menjadi catatan hitam patriarkisme yang dari
zaman ke zaman selalu dialami oleh perempuan. Sebab, Undang- Undang No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ternyata belum bisa menjamin perempuan terbebas dari kekerasan. Untuk itu, besar harapan Pemerintah hari ini harus benar-benar melek dengan kondisi nasib perempuan,” pungkas Ade.