Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) 01 Mei 2011

SUBANG (2/5). Puluhan pengunjuk rasa dari elemen mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Subang, melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Subang, Jalan Dewi Sartika No. 2 Subang. Unjuk rasa tersebut dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Senin tanggal 2 Mei 2011.

Koordinator aksi adalah Ade Mahmudin mengatakan dan mengajukan 5 refleksi Hardiknas yang diajukan yaitu :

1. Alokasi dana APBD untuk pendidikan 25%.
2. Tidak ada diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta disemua tingkatan.
3. Harus selektif dalam penyelenggaraan sekolah disetiap kecamatan.
4. Prioritaskan untuk merekonstruksi pembangunan infrastruktur gedung sekolah.
5. Pertegas kembali UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Aksi unjuk rasa tersebut di mulai dari gedung PBNU Cab. Subang dengan melakukan konvoi kendaraan roda 2 dengan membagikan selebaran “Refleksi Peringatan Hari Pendidikan Nasional”, menuju gedung DPRD Kabupaten Subang. Kegiatan tersebut mendapat perhatian dari Kapolres Subang dengan menurunkan pengamanan sebanyak 124 pers Polri.

Perempuan Subang Bagi-bagi Karangan Bunga 21 April 2011

AKSI aktivis perempuan Subang menyampaikan statementnya terkait Hari Kartini selain membagikan karangan bunga.

SUBANG, RAKA – Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI PMII) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), menggelar aksi teatrikal selain membagi-bagikan lembar statemen dan karangan bunga kepada masyarakat, Kamis (21/4) di bawah jembatan Ply Over Pamanukan, terkait Hari Kartini. 

Koordinator aksi, Neneng Nurhasanah, didampingi wakilnya Nurul Jannah, menuturkan kegiatan tersebut untuk mengisi Hari Kartini. Peserta aksi terdiri dari 30 orang kaum perempuan berbentuk teatrikal dan membagikan lembar statemen dan kerangka bunga kepada masyarakat yang melintas jalan tersebut.

Kegiatan itu bentuk upaya menyadarkan kepada masyarakat khususnya kaum perempuan, yang saat ini dinilai masih dalam kondisi sangat memprihatinkan mulai. Kaum perempuan sekarang menurut dia, dijadikan sebagai objek kekerasan baik dalam konflik horizontal maupun dalam rumah tangga. “Bahkan kebijakan-kebijakan pemerintahpun terkesan kurang peduli terhadap eksistensi kaum perempuan, terjadinya penindasan terhadap kaum perempuan yang mesti dilawan dengan gerakan kebebasan. Kaum perempuan harus bangkit untuk mewujudkan tatanan kaum perempuan yang merdeka, adil, progresif, damai dan memiliki masa depam yang terang benderang,” tutur Neneng Nurhasanah.

Ditambahkan Ketua Umum PMII Kabupaten Subang, Fathurrahman, Hari Kartini harus menjadikan pemicu generasi muda sebagai generasi penerus Kartini terdahulu yang bisa mencontoh perjuangan RA Kartini yang dengan gigihnya memperjuangkan haknya sebagai kaum wanita. Perjuangan kaum wanita belum pernah selesai sebelum titik darah penghabisan.

Memperingati hari Kartini sebelumnya dan tahun ini jangan hanya di isi dengan kegiatan yang bersifat sementara contoh hanya dilakukan kegiatan lomba, karya busana dan lain – lain tapi lebih menuju kepada sesuatu yang bersifat perjuangan yang akan lebih berguna bagi kita sendiri , orang lain bahkan untuk negara. “Bila semua itu bisa berjalan insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang hebat, khususnya Kabupaten Subang akan kuat dan berbudaya yang baik seperti kartini-kartini yang menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur wanita sebagai pendukung lajunya kepemerintahan,”tambah Fathurrahman.

Dalam kegiatan puluhan Kartini muda yang tergabung dalam Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI PMII) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kab Subang menggelar aksi dengan membentangkan spanduk yang bertemakan, Re-evaluasi peran perempuan dalam pembangunan otonomi daerah Kabupaten Subang. 

Aksi Solidaritas PMII untuk TKI dan TKW

Rabu, 02 Februari 2011 , 10:32:00]

RIDWAN HARTIWAN/RADAR BANDUNG SOLIDARITAS: Para mahasiswa menyuarakan pembelaan terhadap TKI/TKW Indonesia, Senin, (30/01) di bawah fly over Pamanukan subang.

SUBANG- Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang tergabung dalam Korps PMII Putri (KOPRI) Cabang Kabupaten Subang menggelar aksi solidaritas dengan tema "Ampau Rp1.000 untuk TKI" dibawah fly over Pamanukan, 31/01. Dalam aksinya tersebut mereka menggalang  dana kepada para pengguna jalan yang hasilnya akan di sumbangkan kepada para TKI dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yag saat ini telantar disejumlah negara seperti Arab Saudi dan Malaysia.
    Dalam tuntutannya, para mahasiswa menyatakan sikap agar pemerintah lebih tegas dan memiliki aturan main yang menguntungkan para tenaga kerja terutama dalam profesionalitasnya. "Pemerintah harus bisa lebih memprofesionalkan TKI yang akan dikirim. Bisa lebih mempertegas peraturan-peraturan kerja di antaranya jam kerja yang jelas, memberikan fasilitas tempat tinggal untuk meminimalisir tindakan kekerasan. Apabila poin-poin tuntutan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka stop pengiriman TKI dan sediakan lapangan pekerjaan yang layak di Indonesia," teriak para demonstran.
    Salah seorang Pengurus KOPRI PMII Subang, Umamatul Khoiriyah dalam orasinya menyebutkan bahwa TKI/TKW adalah pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar terhadap pemerintah Indonesia, namun kesejahteraannya belum bisa maksimal. "TKI dan TKW adalah pahlawan devisa bangsa ini, tapi disia-siakan pemerintah, keamanan dan kesejahteraanya tidak optimal, pemerintah harus serius tangani TKI/TKW," ujar Khoiriyah.
    Ketua Umum PMII Kabupaten Subang, Fathurrahman, menambahkan,  mendukung para demonstran dan menuntut agar Pemerintah Indonesia melaui kedutaan Indonesia bisa melindungi TKI/ TKW di negara tempat mereka bekerja. "Kekerasan banyak terjadi, gaji yang tidak sesuai, banyak TKI telantar dan hukuman-hukuman yang diderita TKI menjadi bukti ketidakmampuan bangsa ini melindungi warganya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri," tambahnya.
    Sekretaris Umum PMII Subang, Ade Mahmudin, mengatakan,  menurut rencana para mahasiswa  yang tergabung dalam PMII Subang akan terus berdemonstrasi di banyak titik di Kabupaten Subang dan akan melakukan Demo lebih besar pada tanggal 3 Pebruari 2011 di Bundaran Wisma Karya Subang untuk menyuarakan pembelaan terhadap TKI/TKW. "Kami akan terus berdemo di Subang dan pada tanggal 3 Pebruari 2011 akan melakukan aksi damai di Bundaran Wisma Karya," pungkasnya.

Gerakan Ideologi Atau Gerakan Politik?

Pewarta-Indonesia, Subang - Maraknya pergerakan suhu politik di Kabupaten Subang kini mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Subang, yang dulu sepi akan dinamika politik, baik itu demonstrasi mahasiswa atau aksi massa apapun kini tiap minggunya penuh dengan hingar-bingar nada protes jalanan entah itu ditunjukan pada lembaga eksekutif, legislatif atau Yudikatif. Demikian diungkap Fathurrohman Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Subang di ruang kerjanya Sekretariat Rancari Pamanukan (6/7).

Menurut Fathur, pemihakan terhadap ideologi tertentu dalam gerakan mahasiswa atau gerakan massa perlu dilakukan, karena gerakan yang tidak didasari pada hasil refleksi ideologi tidak bisa menjadi alat kepentingan rakyat sepenuhnya, yang ada sarat politik kepentingan. Karena tidak didasarkan pada pemahaman ideologi, banyak gerakan yang menjadi mesin politik pihak tertentu, maka wajar jika hari ini mahasiswa bisa ditunggangi oleh "invisible hand" atau mahasiswa yang mencari tunggangan. Demikian dituturkan Fathurrohman.

"Pemahaman ideologi kita itu belum selesai, pilihan terhadap salah satu ideologi itu perlu dilakukan sebelum kita turun dalam gerakan massa, karena gerakan masa itu diawali dari diskusi, refleksi dan aksi. Nah, memahami refleksi dan diskusi itukan perlu dibaca dengan nalar ideologinya," demikian ungkap Chepy Aprianto salah satu aktivis Kepemudaan di Kabupaten Subang.

Masih menurut Chepy, banyak organ taktis atau organisasi kemahasiswaan di Subang yang turun ke jalan mengkritisi pemerintah, melakukan perlawanan dan menganggap dirinya pahlawan demokrasi ketika sudah turun ke jalan dengan mengatas namakan rakyat, padahal mereka tidak sadar bahwa dirinya diperalat oleh pihak tertentu yang mau melakukan bargaining dengan pemerintah. Boleh kita turun kejalan, rakyat harus dibela, tetapi baca dulu group ide, group kontak dan group masanya kearah mana. Dan yang bisa membaca itu hanya pemahaman tentang ideologinya yang bisa menjawab.

Mudah-mudahan kedepan, gerakan massa semakin dinamis, semakin ramai tetapi dibarengi dengan pemahaman ideologi yang selesai juga. Gerakan massa menjadi alat perjuangan ideologi dan keberpihakan kepada rakyat, bukan menjadi mesin politik pihak tertentu yang melanggengkan atau mencapai kepentingan golongan atau individu.(Rey)

Kekuatan Tradisi Menjadi Benteng Budaya

Kamis, 23 Desember 2010 20:09
Jakarta, NU Online

Pemahaman tradisi yang kuat yang dimiliki oleh para pendiri bangsa telah mampu menjadi benteng terhadap pengaruh luar dan menjadi tonggak dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pada masa kolonial, anak-anak muda disekolahkan ke Belanda untuk tujuan pencucian otak dan mendapatkan tenaga ahli dengan bayaran murah. Akan tetapi, ketika kembali ke Indonesia, mereka tidak menjadi antek Belanda, malah menjadi pejuang.

“Para tokoh tersebut mampu merekonstruksi ulang dan menyesuaikannya dengan kondisi Indonesia,” kata Ketua Lesbumi NU Sastro Al Ngatawi dalam Refleksi Akhir Tahun Kebudayaan Indonesia yang diselenggarakan oleh DPP PKB, Kamis (23/12).

Ini tak hanya dialami oleh para tokoh yang belajar di Barat seperti Cokroaminoto, tetapi juga tokoh yang belajar di Arab seperti Syeikh Nawawi al Bantani, Yusuf Al Makassari dan lainnya.

Situasi sekarang berbeda sekali ketika banyak intelektual yang mencopy ide dari luar, padahal Indonesia sudah memahaminya sejak lama, seperti tradisi multikulturalisme, yang diimpor dari Barat, padahal Indonesia sudah memiliki tradisi tersebut sejak seribu tahun yang lalu ketika agama yang satu dengan yang lain saling menghargai.

Situasi karut-marut di Indonesia salah satunya disebabkan antara fondasi sosial dan bangunan yang tidak seiring. “Fondasi sosial kita agraris, tradisional dan agamis, sementara kita sekarang dibangun berbasis modern, positivis dan rasional sehingga tidak klop,” terangnya.

Karena itu, untuk mengembalikan Indonesia dalam sebuah harmoni, perlu melakukan rekayasa ulang dengan berbasiskan pada tradisi serta sejarah yang ada.

Menurutnya posisi Indonesia saat ini sudah seperti cermin yang retak, untungnya masih ada Pancasila dan NKRI yang mampu menyatukannya dalam bingkai keindonesiaan.

Komitmen Negara Terhadap Petani Lemah

Kamis, 23 Desember 2010 21:14

Kediri, NU Online

Anggota Komisi III DPR RI, Eva Sundari menilai Negara tidak memiliki komitmen serius untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Padahal, sumber kemiskinan dan sumber kesejahteraan itu di pertanian. Kalau kemudian pertanian tidak diberdayakan, implikasinya kemiskinan semakin meningkat dan kesejahteraan tidak merata.

Rendahnya komitmen Negara tersirat dari sejumlah undang-undang yang tidak memihak para petani. “Ada sekitar 23 undang-undang yang berkaitan dengan pertanian justru memperkuat perusahaan-perusahaan, bukan petani gurem,” kata Eva Sundari dalam jumpa pers usai mengisi seminar bertajuk “Jagong Tani dan Deklarasi Serikat Buruh Kediri” di kompleks Aula Muktamar Lirboyo, Kediri, Kamis, 23 Desember 2010.

Bukti ketidakseriusan pemerintah dalam memberdayakan petani juga tersirat dari alokasi dana dari APBN untuk sektor pertanian. “Saat ini, dari seluruh APBN itu alokasi terbesarnya untuk industri, sementara petani hanya rangking delapan. Ya, tidak akan banyak berhasil.  Karena duit yang ditanam kurang, sehingga yang dikembalikan kepada Negara juga kurang, karena produktifitasnya rendah. Kalau ada alokasi anggaran dari APBN yang cukup, maka akan memberikan value edit balik yang cukup,” katanya kepada kontributor NU Online Chairul Anam.

Yang menyedihkan, lanjut Eva, duit yang paling sedikit alokasinya itu tempat untuk mencari hidup orang banyak. Indonesia adalah Negara agraris, tapi investasi tidak diberikan cukup bagi petani untuk penguatan pertanian, kedaulatan petani, meningkatkan daya tawar petani, itu tidak menjadi konsen utama. Negara terjebak dalam cara-cara yang instan. Negara lebih fokus kepada bagaimana mencari investasi, melayani rensiker para investor, dan mengambil uangnya.

“Jadi, pertumbuhan ekonomi itu didukung bukan karena sektor produktif, tapi lebih karena spekulan-spekulan. Di sektor-sektor yang spekulasinya tinggi. Alhasil, kenapa kemudian indeks kesejahteraan petani terus mengalami penurunan, ya karena Negara tidak adil pada petani,” kata Eva. Karena itu, ia berharap organisasi Serikat Buruh Indonesia segera mengkonsolidasikan dengan pihak-pihak terkait dan menganalisa undang-undang yang merugikan petani.

Sementara itu, Sekertaris Jendral Aliansi Petani Indonesia (API), M. Nuruddin mengatakan, sejauh ini API sudah menggelar sejumlah program penting untuk pemberdayaan pertanian. Antara lain, pendidikan dan pemberdayaan, penyelesaian konflik agraria, pengembangan teknologi tepat guna, dan pengembangan akses tani dan usaha.

Nurudin juga menyatakan akan menggandeng NU dan pesantren untuk memberdayakan petani. “Kita akan mengajak NU, pesantren, dan seluruh organisasi pertanian untuk bersatu menegakkan keadilan dan memberdayakan petani. Dengan demikian, petani diharapkan kelak petani memiliki daya tawar tinggi. Sebab, selama ini petani hanya dijadikan obyek, bukan subyek,” katanya. 

Perlu diketahui, seminar Jagong Tani dan Deklarasi Serikat Buruh Kediri, selain dihadiri Anggota DPR RI Komisi III, Eva Sundari, DPD Jawa Timur, Ir. Supartono, para petani, juga santri-santri dari pelbagai utusan pesantren.

Gelar Pahlawan Gus Dur Belum Turun

SURABAYA, KOMPAS.com — Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang diperkirakan jatuh pada Hari Pahlawan, 10 November 2010, ini belum terlaksana. Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerima surat jawaban dari Kementerian Sosial. "Surat pengajuan gelar pahlawan nasional sudah kami kirim dobel, baik ke Kementerian Sosial (Kemsos) maupun ke Presiden. Syarat-syarat juga sudah kami lengkapi semua," kata Gubernur Jatim, Soekarwo, Rabu (10/11/2010), setelah mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Gedung Grahadi, Surabaya.

Soekarwo mengirimkan surat usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional atas Gus Dur kepada Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufrie tanggal 5 Januari 2010. Surat tersebut berisi empat syarat pengusulan calon pahlawan, yaitu daftar riwayat hidup dan perjuangan, daftar bukti tanda kehormatan, catatan pandangan atau pendapat orang/tokoh masyarakat terhadap calon pahlawan, serta foto-foto dokumentasi calon pahlawan.
Akhir Januari 2010, Badan Pembina Pahlawan Daerah Jatim kembali melengkapi satu syarat lagi, yaitu makalah tentang Gus Dur. Dengan terpenuhinya satu syarat ini, persyaratan administratif terkait penganugerahan gelar pahlawan nasional pada Gus Dur lengkap.
Karena itu, tepat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November ini diharapkan Gus Dur resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jika usulan tersebut diterima, Gus Dur akan menjadi pahlawan nasional ke-148. Sebelumnya, tanggal 11 November 2009, satu tokoh perjuangan Jatim, yaitu Bung Tomo, telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional ke-147.
Terus mendorong
Menurut Soekarwo, Pemprov Jatim akan terus mendesak Kemsos agar segera memberi kepastian terkait pengajuan gelar pahlawan nasional untuk Gus Dur. "Kami mendesak terus agar keputusan penetapan segera turun. Biasanya, saat peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus juga ada kesempatan penganugerahan gelar pahlawan nasional," ujarnya.